Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tragedi Mei, Jangan Lupakan Perkosaan

Kompas.com - 12/05/2010, 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan meminta kepada negara untuk tidak melupakan peristiwa perkosaan massal yang terjadi terhadap sejumlah perempuan etnis tertentu dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan meminta agar peristiwa kelam ini dimasukkan dalam kurikulum pelajaran sejarah di sekolah.

"Karena memang tidak diletakkan di kurikulum, dia (pemerkosaan dalam Tragedi Mei) hilang begitu saja. Ada perempuan korban perkosaan hilang dalam (pelajaran) Sejarah? Tidak ada," ujar komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat jumpa pers di Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (12/5/2010).

Menurut Andy, pengungkapan kasus ini terkatung-katung hingga sekarang. Bahkan, ada kecenderungan, Tragedi Mei 1998 mulai dilupakan orang. "Pengungkapan kasus ini belum terjadi hari ini, tapi jangan dilupakan. Dengan dimasukkan ke kurikulum, masih ada kemungkinan beberapa tahun lagi terungkap," ucapnya.

Selanjutnya, Komnas juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap kebenaran yang memuat upaya pemulihan korban dan proses peradilan bagi pelaku. "Dalam pemulihan, minimal negara membuat pengakuan benar adanya kekerasan seksual dalam tragedi tersebut dan meminta maaf karena telah lalai melindungi," ujar komisioner Komnas Perempuan lain, Sri Nur Herawati.

Komnas Perempuan mendesak agar DPR serius mengawal amademen UU Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana demi membuka akses dan memenuhi keadilan bagi perempuan korban Tragedi Mei. "(Untuk membuktikan telah terjadi perkosaan) katanya harus ada jejak sperma pemerkosa. Tapi kalau sudah 12 tahun, bagaimana cara menemukan rekam sperma? Tanpa bukti-bukti ini, pengadilan Indonesia tidak mungkin menyelidiki," tambah Andy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com