Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Terima Lech Walesa

Kompas.com - 12/05/2010, 10:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan mantan Presiden Polandia Lech Walesa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/5/2010). Lech Walesa dijadwalkan memberikan presidential lecture di Istana Negara pada Rabu siang.

Pada kesempatan itu, baik Presiden Yudhoyono maupun Walesa mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat keemasan.

Sebelum memberikan presidential lecture, Walesa diterima Presiden di Ruang Jepara, Istana Merdeka. Kedua tokoh berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa dan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal. Walesa melakukan lawatan selama 10 hari di Indonesia sejak 8 Mei lalu.

Menurut Duta Besar Polandia untuk Indonesia Tomasz Lukaszuk, kunjungan Lech Walesa ke Indonesia merupakan isyarat bahwa hubungan dan kerja sama kedua negara meningkat dan bertambah erat tahun demi tahun. Ia mengatakan bahwa Walesa tidak saja akan membicarakan isu-isu global dengan para pejabat tinggi Indonesia yang ditemuinya, tetapi juga merintis kerja sama di bidang industri perkapalan.

"Lech Walesa memiliki pengetahuan dan pengalaman luas mengenai seluk-beluk industri perkapalan ketika ia masih bekerja di galangan kapal Gdansk dan memimpin organisasi buruh Solidaritas di sana," tambah Tomasz.

Di antara lawatannya di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, Walesa, yang kini memimpin Institut Lech Walesa, menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Bali Democracy Institute di Universitas Udayana, Denpasar. Institut Lech Walesa telah menjalin kerja sama serupa dengan beberapa organisasi di Eropa dan Amerika Serikat dalam upaya untuk mendorong demokrasi.

Lech Walesa adalah peraih Nobel Perdamaian tahun 1983 saat Polandia masih dikuasai rezim komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet. Pemerintah Polandia menandatangani satu perjanjian yang antara lain mengizinkan kegiatan serikat buruh independen dan menghentikan tindakan pengekangan maupun tekanan-tekanan terhadap anggota oposisi prodemokrasi pada 31 Agustus 1980.

Dampak dari perjanjian itu, untuk pertama kali terbentuk suatu organisasi demokratik besar, Serikat Buruh Independen dan Bebas Solidarnosc (Solidaritas), di blok negara-negara komunis, dengan Lech Walesa sebagai pemimpinnya. Namun, hal itu tak berlangsung lama.

Rezim komunis Soviet dan Pemerintah Polandia yang sehaluan tidak senang dengan berbagai kegiatan kelompok-kelompok independen, termasuk Solidarnosc. Pada 13 Desember 1981, Pemerintah Polandia mengumumkan status negara dalam keadaan perang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com