Ke Mana Satu Troli Dokumen Century?

Kompas.com - 05/05/2010, 17:58 WIB
Editorwah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Panitia Angket Bank Century Gayus Lumbuun mempertanyakan hilangnya dokumen-dokumen pendukung kasus itu yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR karena ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerimanya.

"Apakah dokumen yang satu troli itu semua hilang? Di mana hilangnya, nanti kita akan cek terus," kata Gayus T Lumbuun seusai rapat dengar pendapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dengan KPK di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, KPK menyatakan, sampai saat ini tidak pernah menerima dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang dihasilkan oleh Panitia Angket DPR. KPK hanya menerima surat rekomendasi yang sebanyak enam lembar.

Lebih lanjut Gayus menjelaskan bahwa informasi yang didapatkannya bahwa pimpinan DPR telah menyerahkan surat rekomendasi beserta satu troli dokumen pendukungnya kepada Presiden Yudhoyono.

Menurut Gayus, semestinya mekanismenya adalah pemerintah cq Presiden yang kemudian meneruskannya kepada aparat hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. "Tentunya pemerintah harus mendistribusikannya ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Nah ini letak hilangnya di mana? Kita akan terus mengeceknya," kata Gayus.

Sementara menurut Pimpinan KPK Chandra Hamzah, selama ini KPK hanya menerima surat rekomendasi dari Pansus DPR sebanyak enam lembar. Sedangkan mengenai dokumen pendukungnya seperti yang disebutkan oleh Dewan, KPK tidak pernah menerimanya.

Lebih lanjut Chandra menjelaskan bahwa surat rekomendasi Pansus DPR tersebut diterima KPK pada pertengahan Maret 2010. "Mungkin jatah kita cuma surat itu. Jadi kita tak menanyakan," kata Chandra Hamzah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X