KPK Belum Terima Dokumen Pansus Century

Kompas.com - 05/05/2010, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan, KPK hanya menerima surat hasil rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century setebal lima halaman dari pimpinan Dewan. Chandra menegaskan, pihaknya belum menerima lampiran dan dokumen lengkap hasil pemeriksaan dan kesimpulan Pansus Angket Kasus Bank Century.

Pernyataan ini kontan mengejutkan seluruh anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, yang merupakan mantan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century. "Kami menerima surat yang ditandatangani Marzuki Alie dan Sekjen DPR. Hanya surat tipis dan tidak lebar. Lima halaman. Rekaman yang pernah kami minta sudah terima. Lampiran tidak diterima," kata Chandra dalam pertemuan dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Padahal, seusai diputuskan dalam rapat paripurna, direkomendasikan agar seluruh hasil kerja Pansus Angket Kasus Bank Century diteruskan kepada seluruh lembaga penegak hukum terkait. Chandra mengatakan, dokumen yang diterimanya bukan kesimpulan hasil kerja Pansus, melainkan transkrip rekaman hasil pemeriksaan yang pernah diminta KPK.

Pimpinan Tim Pengawas, Priyo Budi Santoso, langsung mengecek ke Kesekjenan DPR. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Kesekjenan memang tidak menerima dokumen yang mencapai satu troli itu. "Kesekjenan baru menyampaikan kepada saya, dokumen yang bertroli-troli itu dikirim ke Presiden. Namun, Sekjen bilang, yang ke lembaga lain tidak ter-copy-kan," kata Priyo.

Mantan Wakil Ketua Pansus Angket Kasus Bank Century Mahfudz Siddiq mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima Pansus, dokumen lengkap sudah dikirimkan ke lembaga terkait, baik KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

"Kami belum terima konfirmasi apakah sudah diterima atau belum. Kalau belum, sebelum panggil institusi lain, semua bahan ini harus sudah terkirim. Kalau hasil Panitia Angket dan paripurna belum diterima, tidak usah dilanjutkan," kata Mahfudz.

"Pantas saja kalau KPK hanya menjadikan hasil Pansus sebagai informasi. Ternyata belum pegang dokumennya. Jangan diteruskan kalau begini," sahut anggota Tim Pengawas, Bambang Soesatyo.



Editormbonk

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X