Target PDB Tembus Rp 10.000 Triliun

Jakarta, Kompas - Pemerintah menargetkan, pada tahun 2014 nominal produk domestik bruto atau PDB mencapai Rp 10.000 triliun atau 1,111 triliun dollar AS dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS. Target ini dimungkinkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

”Dengan capaian itu, kami berharap pendapatan per kapita akan menjadi 4.500 dollar AS. Ini kami yakini bisa kita capai,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (24/4).

Peningkatan PDB nominal tersebut, menurut Hatta, dimungkinkan karena perekonomian akan terus tumbuh rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun hingga tahun 2014 atau mencapai 7-7,7 persen tahun 2014.

Ekonom Dradjad Hari Wibowo mengatakan, sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia, sebenarnya basis pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Dengan posisi itu, pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2010 bisa dicapai, bukan hanya 5,7 persen seperti yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR, beberapa hari lalu.

”Namun, tanpa intervensi kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan muncul menjadi pertumbuhan yang timpang. Salah satu penyebabnya adalah ACFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China),” ujarnya.

Sektor perdagangan, terutama impor, sektor keuangan, dan sektor nontradable, akan tumbuh relatif cepat. Sementara industri manufaktur (terutama yang padat karya), industri kerajinan, sebagian industri garmen, pertanian tanaman pangan, dan peternakan akan mengalami pertumbuhan yang relatif lamban.

Saat ini muncul kekuatan ekonomi baru penyeimbang di dunia, yakni kelompok empat negara berkembang, Brasil, Rusia, India, dan China atau BRIC. Indonesia mulai disejajarkan dengan keempat negara ini.

Kelompok BRIC itu dianggap kuat karena sudah punya nominal PDB sebesar 1 triliun dollar AS dan cenderung bertahan dari deraan krisis keuangan global tahun 2008. Dilihat dari nominal PDB ini, Indonesia dianggap belum layak masuk dalam BRIC karena nominal PDB-nya belum mencapai 1 triliun dollar AS. Baru sekitar Rp 6.000 triliun atau 677 miliar dollar AS tahun 2010.

Harus konsisten

Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB ITB) Arief Daryanto mengatakan, salah satu jalan mendorong perekonomian Indonesia agar berdaya saing tinggi adalah konsekuensi kebijakan terhadap asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN.

Salah satu contoh inkonsistensi yang masih terjadi saat ini dan kerap membingungkan dunia usaha adalah semakin rendahnya suku bunga acuan BI (BI Rate), tetapi tidak diikuti menurunnya suku bunga pinjaman.

”BI Rate sudah mencapai 6,5 persen, tetapi suku bunga pinjaman tetap saja 12-14 persen. Jika ini terus bertahan, sulit bagi dunia usaha mengembangkan daya saingnya,” ungkap Arief.

Inkonsistensi juga masih membebani pelaku usaha dalam hal pemberantasan pungutan liar yang tidak juga tuntas. Menurut Direktur Utama PT Smart Tbk Daud Dharsono, upaya Kementerian Keuangan untuk menghapuskan peraturan daerah yang membebani iklim usaha ternyata dimanipulasi oleh pemerintah daerah tertentu.

”Ada beberapa peraturan daerah tentang pungutan yang sudah dilarang terbit oleh Kementerian Keuangan malah didaur ulang dalam bentuk yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Tadinya diberi nama retribusi, sekarang menjadi sumbangan sukarela. Padahal, esensinya sama,” ungkapnya. (OIN/HAM)