MK Tolak Uji Materi UU Penodaan Agama

Kompas.com - 19/04/2010, 18:43 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi, Senin (18/4/2010), menolak seluruhnya permohonan uji materi terhadap UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Pusat Studi HAM dan Demokrasi  atau Demos, Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, (alm) KH Abdurrahman Wahid, Prof Dr Musdah Mulia, Prof M Dawam Rahardjo, serta KH Maman Imanul Haq.

Permohonan pengujian diajukan terhadap lima norma, yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 4. MK menggunakan sembilan norma UUD 1945 sebagai alat uji, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, Pasal 28E ayat 3, Pasal 28I ayat 1, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 29 ayat 2.

Pasal 1 berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Pasal 2 ayat 1 berbunyi, "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 3 berbunyi, "Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama-sama menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri atau oleh presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun."

Pasal 4 berbunyi, "Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Putusan ini dibacakan oleh para hakim konstitusi secara bergantian. Namun, terdapat satu hakim yang memiliki pendapat berbeda atau disenting opinion, yaitu hakim konstitusi Maria Farida Indrati.

Selain itu, hakim konstitusi Harjono membacakan concurring opinion atau menyepakati putusan MK, tetapi memiliki alasan yang berbeda.

Secara kolektif, majelis hakim konstitusi menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa pasal-pasal tersebut melanggar konstitusi, mengancam kebebasan beragama, dan bersifat diskriminatif serta berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap penganut agama minoritas.

Menurut majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD, undang-undang ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, undang-undang ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Majelis hakim juga menilai, undang-undang yang dibuat pada era demokrasi terpimpin pada 1965 ini bersifat antisipatif terhadap tindakan anarkis. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki sandaran hukum ketika menyelesaikan adanya tindakan anarkis terhadap pelaku penganut agama di Indonesia.

Selain itu, majelis hakim konstitusi menegaskan, kendati merupakan produk hukum pada era 1965, undang-undang ini secara formal tetap sah secara hukum. Pasalnya, saat itu, MPRS tetap melakukan seleksi terhadap undang-undang agar tetap sesuai dengan UUD 1945.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Nasional
Satgas Covid-19 Nilai Abaikan Protokol Kesehatan Sama seperti Tak Berempati

Satgas Covid-19 Nilai Abaikan Protokol Kesehatan Sama seperti Tak Berempati

Nasional
KPU Dorong Kampanye Pilkada 2020 Optimalkan Media Daring

KPU Dorong Kampanye Pilkada 2020 Optimalkan Media Daring

Nasional
Nama Mantan Ketua MA Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Mantan Ketua MA Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ketua Komisi II: Perppu Pilkada Tak Diterbitkan karena Waktu Mendesak

Ketua Komisi II: Perppu Pilkada Tak Diterbitkan karena Waktu Mendesak

Nasional
UPDATE 24 September: Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 September: Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X