Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Lanjutan Eksaminasi Munir

Kompas.com - 16/04/2010, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus mendorong pelaksanaan rekomendasi hasil eksaminasi atas proses hukum terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal ini terus dilakukan Komnas HAM, karena pembunuhan terhadap Munir jelas telah menciderai penegakkan hukum.

"Komnas HAM menyetujui rekomendasi eksaminasi, karena, apapun hasil putusan itu (proses hukum kasus Munir) mencederai keluarga korban," kata Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Seperti pernah diberitakan, eksaminasi yang didorong oleh komite aksi solidaritas untuk Munir (Kasum) bersama tim kuasa hukum Muchdi Purwopranjono menghasilkan rekomendasi diperlukannya penyelidikan hingga peradilan ulang atas kasus Munir. Pasalnya, ada beberapa fakta hukum yang tidak dibuat berdasarkan kesaksian persidangan.

Ridha menjelaskan, sebelumnya, Komnas HAM sudah pernah bertemu dengan Polri terkait eksaminasi ini. Namun, dari pertemuan itu belum ada pembahasan signifikan untuk duduk bersama kelanjutan penyelidikan atas kasus Munir. "Bahwa memang penting penyelidikan untuk kasus ini," kata dia.

Ridha menambahkan, disegerakannya pelaksanaan eksaminasi dirasa penting tidak hanya bagi keluarga korban, namun juga demi menegakkan hukum atas terbunuhnya Munir secara tidak wajar. "Putusan (pengadilan) ini ternyata bukan hanya tidak memuaskan tapi mencederai keadilan publik," tandas Ridha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com