Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesawat Kepresidenan

Kompas.com - 13/04/2010, 07:39 WIB

KOMPAS.com — Pesawat kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebenarnya tak hanya alat transportasi yang harus aman, nyaman, dan menjamin keselamatan, tetapi juga menjadi simbol atau citra kenegaraan. Kecelakaan pesawat Presiden Polandia Lech Kaczynski baru-baru ini menjadi pelajaran bagi semua presiden dan wapres.

Bagi negara adidaya, seperti Amerika Serikat, Presiden AS tak main-main melengkapi dirinya dengan pesawat khusus yang disebut Air Force One. Pesawat jenis Boeing 747-200B seharga sekitar 650 juta dollar AS itu berkapasitas 102 orang, termasuk 26 awak, dan sering dijuluki The Flying White House. Kelengkapan sarananya seperti ”isi” Gedung Putih, Washington DC. Pesawat ini diyakini bisa berkomunikasi dengan awak kapal selam di dasar laut ataupun astronot di pesawat ulang alik.

Dalam laporannya di Kompas, Dudi Sudibyo, wartawan senior yang dikenal sebagai pengamat penerbangan, pernah menulis, bagi presiden pertama RI, pesawat kepresidenan bukan barang baru. Untuk menopang lawatannya ke mancanegara dan pelosok Indonesia, Soekarno memiliki tiga pesawat C-140 Jetstar.

Sebelum tiga Jetstar itu, Soekarno juga menggunakan Ilyushin Il-14. Pesawat mesin ganda baling-baling buatan Uni Soviet tercatat sebagai pesawat kepresidenan pertama sebagai hadiah dari Rusia kepada Indonesia. Hebatnya, kala itu Presiden AS pun belum memiliki pesawat kepresidenan. Soekarno tercatat gonta-ganti pesawat dengan menyewa Boeing 707 dari Pan American Airways.

Saat Soekarno berhenti, penggantinya, Jenderal Soeharto, ogah memakai warisan Soekarno. Soeharto lebih memilih jenis pesawat lain yang dikelola Garuda Indonesia. Untuk lawatan pertamanya ke luar negeri, ia, yang waktu itu Pejabat Sementara Presiden, memilih DC-8 Garuda Indonesia. Jika berkunjung ke daerah, Soeharto memakai C-130 Hercules TNI Angkatan Udara, Helikopter SA-330 Puma, atau SA 332 Super Puma TNI AU.

Soeharto lalu membeli Fokker 28 yang dioperasionalkan Pelita Air Service (PAS). Tercatat juga Soeharto pernah membeli Avro RJ-185 PAS. Untuk kunjungan muhibah ke sejumlah negara, Soeharto pernah menyewa DC-10 Garuda Indonesia.

Karena tak pernah berkunjung ke luar negeri, presiden ketiga RI, BJ Habibie, tercatat tak pernah memakai pesawat kepresidenan.

Saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, ia memilih Boeing 707 yang dimodifikasi untuk lawatannya ke sejumlah negara. Gus Dur juga sering memakai Boeing Bussiness Jet (BBJ) 737-800. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, pesawat yang sering dipakai, selain MD-11, juga RJ-85 PAS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meneruskan tradisi sebelumnya menyewa Garuda Indonesia. Jenis Airbus A330 dengan variannya sering dipakainya. (Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com