Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harus Ekstra Hati-hati, Allan Nairn Bukan Wartawan "Koran Kuning"

Kompas.com - 24/03/2010, 18:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam menyikapi tulisan jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang menuduh keterlibatan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dalam pembunuhan delapan aktivis Partai Aceh sepanjang masa Pemilu 2009.

Akan jauh lebih baik jika TNI dan pemerintah dengan tegas dan resmi menyangkal tuduhan itu dan tidak lagi mengeluarkan tanggapan, yang malah terkesan menggantung. Hal itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramowardhani, Rabu (24/3/2010).

Seperti diwartakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar (Kapuspen Mabes) TNI Marsda Sagom Tamboen menilai tulisan Allan dalam blog-nya tidak lebih dari sekadar isapan jempol belaka, sepanjang tuduhan tidak bisa dilengkapi dengan bukti-bukti.

"Tuduhan itu sangat serius. Seharusnya, jika TNI ingin membantah, bantahlah dengan tegas, dan kalau perlu buat pernyataan pers resmi sekaligus hak jawab. Jangan melontarkan bantahan yang menggantung, seperti menyebut tuduhan itu tidak benar sepanjang tidak bisa dibuktikan," ujar Jaleswari.

Jaleswari mengaku menyayangkan tulisan Allan yang seolah menafikkan banyak hal penting, seperti pencapaian dari proses reformasi internal TNI yang telah berjalan selama 12 tahun belakangan ini serta kondisi politik dan keamanan semasa proses pemilu di Aceh.

Walaupun begitu, pemerintah dan TNI diminta tidak terlalu reaktif walau memang ada kemungkinan ketidakakuratan pada tulisan tersebut. Jaleswari memaparkan, kelemahan tulisan Allan terlihat ketika dia hanya mendapat bukti dari hasil wawancara dan mencoba menghubungkan satu peristiwa dengan yang lain.

Padahal dalam konteks 2005-2009, konflik di Aceh memungkinkan adanya pemain lain yang memiliki kepentingan politik berbeda-beda. Fakta-fakta itulah yang diyakini Jaleswari belum terekam dengan baik oleh Allan.

"Apalagi reputasi Allan yang dalam liputannya saat peristiwa Dili, Timor Timur (sekarang Timor Leste) mampu memengaruhi sikap parlemen AS untuk menghentikan bantuan kerja sama militer negara adidaya itu. Perlu juga diingat, Allan bukan wartawan 'koran kuning' atau tabloid gosip. Dia punya reputasi internasional dan sangat berpengalaman meliput wilayah konflik di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kalau reaksi defensif dan berlebihan, ya malah rugi," ujar Jaleswari.

Seperti diwartakan sebelumnya, Allan di dalam blognya membuat tulisan berjudul Breaking News: Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassinations. Forces Chosen By Obama for Renewed US Aid Ran '09 Activist Murders, tertanggal 21 Maret 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com