Serbia Tahan Sembilan Tersangka Penjahat Perang

BEOGRAD, KOMPAS.com — Penyelidik Serbia telah menahan sembilan bekas paramiliter pada penyelidikan terhadap kejahatan perang dalam perang 1998-1999 di Kosovo. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghadapi masa lalu waktu perang ketika negara itu ingin menjadi anggota EU.
   
Mengusut kekejaman yang dilakukan oleh Serbia pada 1990-an dalam serangkaian perang di Bosnia, Kroasia dan Kosovo, bekas Provinsi Serbia di selatan, adalah prasyarat penting bagi Beograd untuk mempercepat upayanya masuk ke Uni Eropa.
   
"Sembilan pria telah dibawa untuk ditanyai mengenai pembunuhan 41 warga sipil Albania di desa Cuska di Kosovo pada 14 Mei 1999," kata Bruno Vekaric, juru bicara kantor penuntut kejahatan perang Serbia, Minggu (14/3/2010).

"Dua orang lainnya masih bebas berkeliaran," imbuhnya.

Vekaric mengatakan, para tersangka itu berdinas sebagai anggota unit militer yang dikenal sebagai The Jackals yang berperang berdampingan dengan pasukan keamanan Serbia di Kosovo dalam perang 1998-1999. "Kami juga sedang menyelidiki peran 26 orang, paramiliter, tentara cadangan yang disebut seabgai pasukan pertahanan teritorial, dan tentara polisi cadangan pada saat perang Kosovo. Beberapa dari mereka berada di negara lain," kata Vekaric.
   
Ribuan orang tewas saat perang Kosovo dan ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Konflik itu berakhir dengan pengeboman NATO 1999 yang memaksa Serbia untuk mengakhiri tindakan kerasnya terhadap etnik Albania yang meminta kemerdekaan. Kosovo melepaskan diri dari Serbia pada 2008.
   
Beberapa pejabat penting serta komandan polisi dan militer Serbia, termasuk mantan Presiden, Slobodan Milosevic, telah diadili karena kekejaman di Kosovo di hadapan pengadilan kejahatan perang PBB di Den Haag, Belanda.
   
Tahun lalu, Serbia scara resmi meminta keanggotaan penuh EU. Negara itu juga telah mengamankan perjanjian perdagangan sementara yang tak dirintangi dan juga perjalanan bebas visa dalam blok 27 negara itu.
   
Vekaric mengatakan, mereka yang menuntut hal ini ingin menggunakan ketentuan undang-undang baru yang membolehkan penyitaan properti yang diperoleh secara tidak sah oleh penjahat perang yang telah dihukum dalam dakwaannya terhadap pembunuhan di Cuska itu. "Ini tidak hanya pembunuhan yang kejam dan menunjukkan sikap pengecut terhadap orang-orang tak bersenjata, melainkan juga perampokan secara langsung," katanya.
   
Untuk menjamin pengesahan Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi pra-keanggotaan EU, Serbia harus menangkap Ratko MLadic, bekas jenderal Serbia Bosnia yang dicari oleh pengadilan kejahatan perang PBB karena genosida pada pembantaian Srebrenica 1995.
   
Belanda, pada waktu pembunuhan besar-besaran itu, mengerahkan penjaga perdamaian PBB-nya di dan sekitar Srebrenica, tetapi tidak memiliki senjata berat atau mandat untuk campur tangan. Kini, Belanda ingin agar Mladic ditangkap sebelum Serbia menikmati keuntungan perdagangan dari perjanjian tersebut.