Massa Anti-PKI Desak MK Tolak Penghapusan UU Penodaan Agama

Kompas.com - 12/03/2010, 10:38 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Aksi yang digelar puluhan massa anti-Partai Komunis Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Forum Pembela Tanah Air atau Forpeta di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya,  mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak pencabutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama.

”Kami meminta MK untuk tidak mencabut UU Nomor 1/PNPS/1965 karena jika itu dilakukan, ruang gerak PKI akan lebih leluasa dalam memperkuat diri di kancah panggung politik Indonesia,” ujar koordinator aksi Forpeta, Drs H Hayan, dalam orasinya, Jumat (12/3/2010).

Ia menuturkan, kebangkitan PKI juga bisa dirasakan lewat sejumlah kejadian, misalnya, upaya untuk mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1960 tentang Larangan Penyebaran Ideologi Komunis dan Marxis di Indonesia, class action yang dilakukan sekelompok masyarakat yang terstigma PKI yang difasilitasi sejumlah LSM, dan digunakannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkit-ungkit PKI.

Unjuk rasa yang digelar ini merupakan peringatan hari dibubarkannya PKI pada 1966 pasca-Supersemar. ”Ini akan menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia agar tetap waspada terhadap bahaya laten PKI,” katanya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, penjagaan ketat dilakukan oleh 250 personel kepolisian. Massa yang mengenakan atribut Forum Pembela Islam, Front Anti Komunis, Forum Madura Bersatu, Pelajar Islam Indonesia, dan Majelis Ulama Islam (MUI) Jatim itu menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib. Meski begitu, aksi unjuk rasa ini menarik perhatian masyarakat sehingga arus lalu lintas agak tersendat.



Editormbonk

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X