Massa Anti-PKI Desak MK Tolak Penghapusan UU Penodaan Agama

Kompas.com - 12/03/2010, 10:38 WIB
Editormbonk

SURABAYA, KOMPAS.com — Aksi yang digelar puluhan massa anti-Partai Komunis Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Forum Pembela Tanah Air atau Forpeta di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya,  mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak pencabutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama.

”Kami meminta MK untuk tidak mencabut UU Nomor 1/PNPS/1965 karena jika itu dilakukan, ruang gerak PKI akan lebih leluasa dalam memperkuat diri di kancah panggung politik Indonesia,” ujar koordinator aksi Forpeta, Drs H Hayan, dalam orasinya, Jumat (12/3/2010).

Ia menuturkan, kebangkitan PKI juga bisa dirasakan lewat sejumlah kejadian, misalnya, upaya untuk mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1960 tentang Larangan Penyebaran Ideologi Komunis dan Marxis di Indonesia, class action yang dilakukan sekelompok masyarakat yang terstigma PKI yang difasilitasi sejumlah LSM, dan digunakannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkit-ungkit PKI.

Unjuk rasa yang digelar ini merupakan peringatan hari dibubarkannya PKI pada 1966 pasca-Supersemar. ”Ini akan menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia agar tetap waspada terhadap bahaya laten PKI,” katanya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, penjagaan ketat dilakukan oleh 250 personel kepolisian. Massa yang mengenakan atribut Forum Pembela Islam, Front Anti Komunis, Forum Madura Bersatu, Pelajar Islam Indonesia, dan Majelis Ulama Islam (MUI) Jatim itu menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib. Meski begitu, aksi unjuk rasa ini menarik perhatian masyarakat sehingga arus lalu lintas agak tersendat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X