Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Setujui Draft Rekomendasi Century ke Presiden

Kompas.com - 08/03/2010, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengaku sudah menandatangani draf Surat Keputusan DPR mengenai rekomendasi kasus Bank Century yang akan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/3/2010), Marzuki membantah bahwa ia menghambat dikirimkannya surat tersebut. DPR sudah mengambil keputusan mengenai rekomendasi kasus tersebut pada Rabu pekan lalu. Namun, menurut politisi Demokrat ini, ia baru menerima draf surat keputusan pada Jumat (5/3/2010) malam lalu.

"Tidak benar kalau saya menghambat pengiriman surat itu. Saya baru terima hari Jumat malam. Kita harus hormati proses administrasi di DPR. Saya tidak mau tanda tangan cek kosong. Ketika draf saya terima, tidak ada lampiran. Saya bukan menghambat," ujar Marzuki.

Dikatakannya, draf pertama yang diterimanya belum sempurna sehingga diminta melakukan perbaikan. "Saya periksa betul titik komanya, bukan langsung main tanda tangan. Proses di DPR, begitu ada keputusan paripurna, dibuat surat keputusan. Saya mau tahu betul detil suratnya seperti apa," papar mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Draf perbaikan diterimanya pada hari Sabtu dan akhirnya ditandatangani dan disetujui pada hari Minggu kemarin. "Seharusnya hari ini sudah dikirim. Tapi saya tidak tahu, sudah bukan urusan saya soal pengiriman," ujarnya.

Hasil rekomendasi yang disepakati DPR sebagai buah kerja Pansus Angket Kasus Bank Century memang diserahkan kepada pihak pemerintah untuk ditindaklanjuti. DPR juga berencana akan membentuk tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi DPR atas kasus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com