Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Merdeka antara 2008 dan 1998

Kompas.com - 07/03/2010, 06:41 WIB

KOMPAS.com - Sekitar pukul 19.00 WIB, separuh ruang bagian depan Istana Merdeka, Jakarta, sudah dipenuhi oleh wartawan. Lima belas menit sebelum pukul 20.00 WIB, seperempat ruang bagian depan Istana Merdeka ini diberi sekitar 40 kursi yang diatur berderet-deret. Akibatnya, puluhan wartawan hanya mendapat ruang sekitar seperempat dari seluruh ruang yang ada. Suasananya berjejal-jejal.

Deretan kursi yang ditaruh di sayap kanan dan kiri ruang depan Istana Merdeka disediakan untuk para menteri kabinet. Tidak semua menteri yang hadir mendapat kursi. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tampak berdiri di bagian belakang di sayap kiri ruangan.

Sebelum mendapat tempat duduk di deretan depan kursi di sayap kanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghampiri kerumunan menteri di depan deretan kursi sayap kiri. Ia disambut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan jabatan tangan. Kemudian berlangsung suasana canda antara beberapa menteri dan Sri Mulyani. Akibat suasana canda ini, Sri Mulyani pindah tempat di deretan kursi sayap kanan dan duduk dekat Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berdiri di tengah bagian depan ruang. Ia langsung menyampaikan pidato tanggapannya terhadap keputusan Rapat Paripurna DPR dan hasil kerja Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

Dalam pidatonya ini, antara lain Presiden membandingkan suasana menjelang masa krisis tahun 1998 dengan suasana tahun 2008, ketika kebijakan pengucuran dana untuk Bank Century diambil.

Menurut Presiden, protokol penanganan krisis 2008 lebih jelas dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008. "Ini sebuah kemajuan karena pada krisis 1998, kita tidak punya dasar hukum yang jelas untuk penanganan krisis ekonomi," ujarnya.

Pengambilan keputusan pada tahun 2008, kata Presiden, jauh lebih terbuka dan akuntabel dibandingkan dengan tahun 1998. "Dokumentasi risalah KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dibuat jauh lebih rapi. Bahkan, rapat pengambilan keputusan direkam video gambar dan suara," ujarnya.

Penanganan krisis 2008, tegas Yudhoyono, dilakukan mandiri dibandingkan dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. Menurut Yudhoyono, sumber dana krisis keuangan 1998 sepenuhnya keuangan dari Bank Indonesia. "Ini diperbaiki. Pada tahun 2008 sudah terbangun sistem di mana industri perbankan dapat menyelamatkan sendiri bank yang bermasalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mayoritas dana LPS berasal dari premi dana yang dikumpulkan bank-bank itu sendiri," ujarnya.

Ia yakin dana penyelamatan Rp 6,7 triliun pada tahun 2008 belum dapat dikatakan sebagai kerugian negara. "Uang sebesar itu merupakan investasi atau penyertaan modal sementara yang diharapkan kelak dapat dikembalikan. Ini koreksi krisis 1998, yaitu Rp 656 triliun berasal dari keuangan negara dan yang kembali hanya 27 persen. Biaya krisis 1998 membebani negara hingga Rp 656 triliun, angka raksasa jika dibandingkan untuk penyertaan modal sementara Bank Century Rp 6,7 triliun," ujar Yudhoyono.

Akhir pidato Yudhoyono selama hampir 37 menit itu disambut tepuk tangan hadirin. Sementara itu, salah satu telepon genggam seorang wartawan menerima pesan singkat berbunyi, "SBY memilih opsi A hasil Pansus Century". (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com