HTI: Tolak Pencabutan UU Penistaan Agama

Kompas.com - 02/02/2010, 14:34 WIB
Editormsh

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan orang dari Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (2/2/2010), berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka menyampaikan sikap penolakan atas pencabutan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Unjuk rasa ini sebagai bentuk perlawanan terhadap uji materi UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang diajukan tim advokasi kebebasan beragama, yang salah satunya adalah (alm) Abdurrahman Wahid. Menurut mereka, gugatan yang dilakukan oleh kelompok liberal ini mengisyaratkan satu hal utama, yaitu pengagungan yang luar biasa terhadap HAM dan paham liberalisme.

"Kami ingin menggagalkan gugatan ini," ucap juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto. Sebab, menurut dia, UU ini justru membantu menjaga kemurnian agama. "Kalau tak ada UU ini justru akan timbul kekerasan," katanya.

Kuasa hukum HTI, Mahendradata, mengatakan, saat ini pihaknya baru pada tahap memohon. "Kami ajukan sanggahan dan bantahan," ucapnya.

Dia berharap, MK bisa menerima HTI untuk ikut serta dalam persidangan yang akan digelar pada tanggal 4 Februari 2010. "Kami akan ajukan sanggahan yang substansial," ujar pengacara dari Tim Pengacara Muslim ini.

Selanjutnya, HTI dan tim pengacaranya menyerahkan dokumen perlawanan kepada pihak Mahkamah Konstitusi setebal lebih kurang 5 cm. Sedangkan sekitar 100 orang dari massa HTI yang lelaki dan perempuan beserta anaknya yang masih kecil itu melakukan unjuk rasa di halaman Gedung MK.

Dalam aksi ini mereka juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan "Umat Islam Indonesia menolak uji materi UU Penodaan Agama" dan "UU No 1 Tahun 1965 dicabut sama dengan Islam terancam".

Mereka menuntut MK menolak permohonan yang diajukan 7 lembaga swadaya masyarakat yang mengusung sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, yaitu Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, YLBHI serta beberapa individu seperti (alm) Abdurrahman Wahid, Prof DR Musdah Mulia, Prof M Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq.

Unjuk rasa ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan keamanan dari Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X