Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ferry Mursyidan: Sebaiknya Pilkada Serentak Ditunda 2011

Kompas.com - 28/01/2010, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mengusulkan, jika memang ada kendala soal anggaran, sebaiknya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ditunda hingga 2011.

"Jika benar terjadi, langkah yang harus diambil adalah menunda pilkada serentak menjadi tahun 2011 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya tetap berakhir sesuai dengan periodisasinya," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Untuk mengisi kekosongan jabatan, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu itu mengusulkan agar diangkat pejabat sementara (pjs) kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

"Dan, harus ditegaskan bahwa dia tidak boleh menjadi calon dalam pilkada," tandasnya.

Demi adanya pilkada yang lebih baik dan efisien, Ferry kemudian memberikan beberapa catatan kritis.

"Mulai tahun 2010 adalah kali kedua bangsa ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada," katanya.

Ferry menilai, banyak catatan yang mengiringi pelaksanaan pilkada, mulai dari pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu), tidak siapnya anggaran secara memadai, sampai dengan pemikiran untuk "mengembalikan" pilkada melalui pemilihan di DPRD, khususnya pilkada provinsi.

"Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang mesti mendapat perhatian KPU (Komisi Pemilihan Umum), termasuk KPU provinsi, kabupaten, dan kota. Pertama tentang anggaran, mulai dari yang belum dianggarkan atau anggarannya tidak mencukupi," ujar Ferry.

Tentang hal ini, menurut dia, mengesankan ketidaksiapan untuk penyelenggaraannya dan jelas situasi tersebut sesungguhnya menjadi sesuatu yang mengherankan.

"Pasalnya, bukankah undang-undang sudah sangat jelas, yakni bersumber dari APBD, sehingga tidaklah mungkin hal tersebut belum dianggarkan dalam APBD 2010," tanyanya heran.

Jika memang tidak dianggarkan, menurut Ferry , hal itu lebih merupakan keteledoran dalam hal penganggaran dan patut dicermati mengapa hal tersebut tidak dianggarkan.

"Jika hal itu terjadi, langkah yang harus diambil, sebagaimana saya tegaskan tadi, adalah menunda pilkada menjadi tahun 2011," tegasnya.

Untuk kepala daerah yang "teledor" dan baru satu kali masa jabatan, Ferry menyarankan, hendaknya diberi sanksi tidak boleh menjadi calon dalam pilkada di daerah tersebut.

"Sanksi ini penting sebagai bentuk pembelajaran dalam membangun sistem bernegara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com