Komnas HAM Papua Tolak Keberadaan Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib mengatakan, untuk menciptakan dialog antara pemerintah dan warga Papua yang aman, keberadaan aparat keamanan harus ditiadakan.

"Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman, kalau perlu seluruh pasukan yang ada itu ditarik semua supaya ciptakan suasana betul-betul aman," ucap dia, dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Menurutnya, beberapa rangkaian kasus kekerasan yang terjadi di Papua karena ulah aparat. Terutama dengan tewasnya tokoh pembebasan Papua Kelly Kwalik pada Desember 2009 lalu karena ditembak. "Jadi yang membuat suasana di sana jadi rumit itu kan TNI dan aparat," tegas Matius Murib.

Ia menilai aparat keamanan di Papua tidak menciptakan suasana aman bagi warga Papua. "TNI dan aparat itu bukannya menciptakan suasana aman, setiap mereka ada pasti selalu ada masalah baru," katanya.

Matius Murib menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, perlu dibangun jalan dialog antara pemerintah dengan warga. Namun, kata dia, aparat harus ditiadakan.

"Seluruh aparat yang ada dicabuti biarkan orang sipil saja, baru pemerintah dialog, itu baru aman," katanya. "Selama aparat masih ada dialog akan sulit," pungkasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Kontras dan Komisi Nasional HAM Papua menilai terjadinya penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua pada 2009. Rangkaian peristiwa kekerasan di Papua antara lain terjadi karena pengibaran Bendera Bintang Kejora, konflik antar warga, penganiayaan tahanan politik, dan penembakan warga sipil.