Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tidak Berikan Sanksi ke Ruhut

Kompas.com - 06/01/2010, 22:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada pemeriksaan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century pada Rabu (6/1/2010) sore ini, Ruhut Sitompul sempat terlibat gontok-gontokan dengan pimpinan sidang Gayus Lumbuun. Saat itu, Ruhut sempat melontarkan kata "bangsat" ke Gayus, dan disaksikan seluruh anggota Pansus. Beberapa anggota Pansus pun mengatakan, Ruhut pantas dibawa ke Badan Kehormatan DPR.

Lantas, bagaimana respons dari Fraksi Partai Demokrat? Apakah fraksi terbesar di Parlemen tersebut akan mengevaluasi dan memberi sanksi kepada Ruhut? "Belum ada urgensinya. Kami juga tidak berpikir soal sanksi," ujar Ketua Fraksi PD Anas Urbaningrum kepada para wartawan.

Sebaliknya, Anas malah mengatakan, pimpinan Pansus bisa fokus dalam memimpin pemeriksaan sehingga tidak ada lahan untuk melahirkan hal-hal yang tidak konstruktif. "Sebaiknya semua pihak berpikir bagaimana rapat-rapat bisa berjalan dengan efektif dan fokus. Jika fokus, konsisten dengan jatah waktu yang tersedia, ini akan lebih baik," ujar Anas.

Anas juga menilai, umpatan-umpatan yang telontar merupakan dinamika yang terkadang kerap terjadi di Pansus. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta semua pihak agar menurunkan intonasi. Seperti diwartakan, perang mulut terjadi ketika Ruhut meminta Gayus bertindak efektif dalam memimpin pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat BI, yaitu Maman H Soemantri, Maulana Ibrahim, dan Rusli Simanjuntak.

"Saya minta pimpinan pertimbangkan waktu. Kita masih ada 6 fraksi lagi, sementara ada dua lagi saksi yang akan kita dengar. Jangan berlama-lama. Aku mau duduk di sini sampai pagi, asal Anda juga tetap di dalam, jangan keluar-keluar," kata Ruhut.

Sebelum terlibat perang mulut dengan Gayus, Selasa kemarin, Ruhut juga sempat bersahut-sahutan dengan anggota Pansus Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar ketika Pansus memeriksa mantan pejabat BI Aulia Pohan, yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini bermula ketika Agun mengatakan bahwa Aulia tak jujur dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Pansus.

Sejumlah anggota Pansus mengaku terganggu atas sikap Ruhut selama ini. "Sangat, sudah sangat terganggu. Interupsi itu halal, tapi interupsi untuk melempengkan substansi bukan mengumpat atau berceramah," ujar Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com