Mobil Menteri Bisa Buat Gratiskan 2.300 Siswa

Kompas.com - 29/12/2009, 22:59 WIB
Editormsh

JAKARTA, KOMPAS.com– Sejumlah kalangan mengkritisi pengadaan mobil dinas baru bagi para pejabat negara. Setidaknya, 150 unit Toyota Crown Royal Saloon sudah meluncur di jalanan mengantarkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga perwakilan rakyat, dan pejabat negara lainnya.

Dalam sebuah kesempatan, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan juga menyayangkan pembelian mobil mewah yang konon senilai Rp 1,3 miliar per unit, di tengah suasana keprihatinan masyarakat.

Anies mengatakan, meskipun memahami penyusutan aset pada mobil dinas lama, menurutnya, dalam situasi seperti saat ini, penganggaran yang besar untuk fasilitas pejabat negara bukanlah hal yang tepat. Anggaran besar, katanya, seharusnya bisa dialokasikan untuk pos anggaran yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Catatan Indonesia Budget Centre (IBC) menunjukkan, sejak tahun 2005-2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji) berkisar 15-22 persen terhadap total belanja pemerintah pusat.

Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Negara IBC, Roy Salam, mengatakan, tren alokasi anggaran untuk pos ini selalu naik dari tahun ke tahun, dan belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat dan aparatur di bawahnya.

“Sejatinya, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance. Padahal, mestinya dengan logika tersebut, anggaran lebih diefisienkan bukan malah diboroskan,” kata Roy, saat memberikan catatannya atas pengelolaan anggaran negara, Selasa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan IBC, pengadaan mobil mewah pejabat menyedot APBN sekitar Rp 106 miliar. Harga 1 unit dikabarkan sekitar Rp 1,3 miliar. Sumber lain menyebutkan, mobil mewah yang diadakan melalui APBN-P 2009 itu, untuk 80 unit, beban pajak (PPnBM) yang harus ditanggung negara sekitar Rp 785 juta per mobil atau totalnya sebesar Rp 62,8 miliar (www.depkeu.go.id).

Satu untuk Biaya Sekolah 2.300 Siswa

Roy memaparkan, untuk total belanja mobil pejabat negara tersebut, setara dengan memberikan pendidikan gratis bagi 184.000 siswa setingkat SMP. “Ini fantastis! Bayangkan, jika saja pemerintah masih memiliki sense of crisis dengan kemiskinan masyarakat saat ini, maka sesungguhnya anggaran pengadaan dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 184.000 siswa setingkat SMP atau biaya 1 mobil (Rp 1,325 miliar) dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun,” ujar Roy.

Menurutnya, pemerintah bisa saja mengadakan mobil jenis lain yang harganya jauh lebih murah. Hal ini akan menghemat pajak mobil mewah yang mencapai Rp 62,8 miliar. “Uangnya bisa diposkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan pro rakyat. Alasan untuk meningkatkan kinerja juga tidak bisa diterima. Siapa yang bisa menjamin dengan diberikan mobil mewah, kerja mereka akan lebih baik?” lanjutnya.

Pengadaan mobil mewah melalui instrument APBN-P 2009 pun, dinilai sebagai cerminan masih buruknya sisten perencanaan APBN. Beban APBN tidak akan berhenti hingga ke pembelian. Anggaran perawatan dan pemeliharaan aset negara tersebut juga diyakini Roy akan menyedot keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X