Mobil Menteri Bisa Buat Gratiskan 2.300 Siswa

Kompas.com - 29/12/2009, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com– Sejumlah kalangan mengkritisi pengadaan mobil dinas baru bagi para pejabat negara. Setidaknya, 150 unit Toyota Crown Royal Saloon sudah meluncur di jalanan mengantarkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga perwakilan rakyat, dan pejabat negara lainnya.

Dalam sebuah kesempatan, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan juga menyayangkan pembelian mobil mewah yang konon senilai Rp 1,3 miliar per unit, di tengah suasana keprihatinan masyarakat.

Anies mengatakan, meskipun memahami penyusutan aset pada mobil dinas lama, menurutnya, dalam situasi seperti saat ini, penganggaran yang besar untuk fasilitas pejabat negara bukanlah hal yang tepat. Anggaran besar, katanya, seharusnya bisa dialokasikan untuk pos anggaran yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Catatan Indonesia Budget Centre (IBC) menunjukkan, sejak tahun 2005-2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji) berkisar 15-22 persen terhadap total belanja pemerintah pusat.


Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Negara IBC, Roy Salam, mengatakan, tren alokasi anggaran untuk pos ini selalu naik dari tahun ke tahun, dan belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat dan aparatur di bawahnya.

“Sejatinya, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance. Padahal, mestinya dengan logika tersebut, anggaran lebih diefisienkan bukan malah diboroskan,” kata Roy, saat memberikan catatannya atas pengelolaan anggaran negara, Selasa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan IBC, pengadaan mobil mewah pejabat menyedot APBN sekitar Rp 106 miliar. Harga 1 unit dikabarkan sekitar Rp 1,3 miliar. Sumber lain menyebutkan, mobil mewah yang diadakan melalui APBN-P 2009 itu, untuk 80 unit, beban pajak (PPnBM) yang harus ditanggung negara sekitar Rp 785 juta per mobil atau totalnya sebesar Rp 62,8 miliar (www.depkeu.go.id).

Satu untuk Biaya Sekolah 2.300 Siswa

Roy memaparkan, untuk total belanja mobil pejabat negara tersebut, setara dengan memberikan pendidikan gratis bagi 184.000 siswa setingkat SMP. “Ini fantastis! Bayangkan, jika saja pemerintah masih memiliki sense of crisis dengan kemiskinan masyarakat saat ini, maka sesungguhnya anggaran pengadaan dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 184.000 siswa setingkat SMP atau biaya 1 mobil (Rp 1,325 miliar) dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun,” ujar Roy.

Menurutnya, pemerintah bisa saja mengadakan mobil jenis lain yang harganya jauh lebih murah. Hal ini akan menghemat pajak mobil mewah yang mencapai Rp 62,8 miliar. “Uangnya bisa diposkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan pro rakyat. Alasan untuk meningkatkan kinerja juga tidak bisa diterima. Siapa yang bisa menjamin dengan diberikan mobil mewah, kerja mereka akan lebih baik?” lanjutnya.

Pengadaan mobil mewah melalui instrument APBN-P 2009 pun, dinilai sebagai cerminan masih buruknya sisten perencanaan APBN. Beban APBN tidak akan berhenti hingga ke pembelian. Anggaran perawatan dan pemeliharaan aset negara tersebut juga diyakini Roy akan menyedot keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Editormsh
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X