Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima

Kompas.com - 29/12/2009, 22:55 WIB
Editoracandra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan. (PersdaNetwork/ ewa)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X