Pemerintah Diingatkan Tak "Kuras" Uang Rakyat

Kompas.com - 29/12/2009, 16:02 WIB
Editoracandra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembelian 150 unit mobil dinas baru bagi pejabat negara dinilai menghambur-hamburkan keuangan negara. Mobil dinas yang berusia 5 tahun dipandang masih cukup layak digunakan, meskipun dari hitungan nilainya mengalami penyusutan.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Non Funding (Ganofo) menyatakan penolakan atas pengadaan mobil yang telah digunakan pejabat negara sejak kemarin. 

"Alasan mobil yang lama sering rusak, masuk bengkel, tidak masuk akal. Taksi saja yang setiap hari digunakan untuk jarak jauh, izin trayeknya 7 tahun. Mobil dinas itu kan paling dipakai dari rumah ke kantor, seharusnya kondisinya lebih baik," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang,  Selasa (29/12/2009) di Jakarta. 

Pemberian fasilitas mewah kepada pejabat di level pusat dikhawatirkan akan menjadi acuan bagi pejabat di tingkat daerah. "Nanti akan melegitimasi, jadi contoh untuk pejabat daerah mengadakan fasilitas-fasilitas mewah seperti itu. Apalagi mobil yang sekarang harganya sampai Rp 1,3 miliar. Akhirnya, anggaran negara hanya digunakan untuk fasilitas pejabat negara," ujarnya. 

Pemerintah pun diingatkan agar tidak "menguras" rakyat dalam anggaran negara untuk pengadaan yang tidak perlu. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw mempertanyakan soal tidak adanya laporan mengenai mobil-mobil dinas lama yang tidak lagi digunakan.

"Seharusnya ada report, mobil-mobil lama itu dikemanakan," kata dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Nasional
Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Nasional
Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Selasa Ini, KPK Periksa Dua Komisioner KPU dan Politikus PDI-P

Selasa Ini, KPK Periksa Dua Komisioner KPU dan Politikus PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X