Tak Bisakah Pejabat Negara Bergaya Sederhana?

Kompas.com - 29/12/2009, 14:41 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan lebih dari 100 unit Toyota Crown Royal Saloon untuk mobil dinas baru pejabat negara menimbulkan beragam reaksi. Mobil mewah yang konon berharga Rp 1,3 miliar itu dibagikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan parlemen, dan pejabat negara lainnya. Pengadaan mobil ini dinilai tak sensitif dengan kondisi masyarakat yang tengah mengalami impitan ekonomi. Tak bisakah pejabat negara bergaya hidup sederhana?

Toyota Crown Royal mulai digunakan kemarin, menggantikan mobil dinas lama, Toyota Camry, yang harganya sekitar Rp 500 juta. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan berpendapat, pemerintah, khususnya pejabat negara, seharusnya menunjukkan suasana kesederhanaan dalam menjalankan tugasnya.

"Kita ingin suasana yang dibangun suasana sederhana. Itu diimpelementasikan. Jangan berganti kendaraan mewah pada saat seperti ini. Pesan yang sampai di masyarakat menjadi keliru. Secara accounting memang bisa dipertanggungjawabkan, tapi bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat," kata Anies, Selasa (29/12/2009) di Jakarta.

Secara perhitungan penyusutan aset, ia memahami mengapa mobil dinas diganti setiap lima tahun sekali. Akan tetapi, dalam situasi bangsa seperti saat ini, menurutnya, sangat tidak layak pergantian kendaraan. "Dalam manage negara jangan pakai mindset accounting seperti itu. Mudah sekali. Seharusnya ada arahan strategis dari pemimpin negara untuk memunculkan suasana kesederhanaan," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X