KSAD: Kebebasan Berpendapat Jangan Timbulkan Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta meminta keberanian menyampaikan pendapat di alam dan negara demokrasi bisa terus dan harus dihargai walau diakui pula hal tersebut bisa memunculkan banyak perbedaan. Walau begitu, diingatkan pula bahwa perbedaan yang bermunculan jangan sampai malah dijadikan alasan pembenaran untuk membiarkan terjadinya konflik dan kekerasan.

Hal itu disampaikan George, Selasa (15/12/2009), dalam amanat yang dibacakannya saat upacara peringatan Hari Juang Kartika Tahun 2009 di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta.

Tidak hanya itu, KSAD juga mengingatkan jangan sampai kebebasan malah membuka peluang terjadinya konflik vertikal dan horizontal. "Tidak menutup kemungkinan, konflik vertikal dan horizontal yang terjadi justru dimanfaatkan pihak luar untuk mengintervensi sesuai kepentingan nasional mereka (pihak-pihak yang mengintervensi tadi)," ujar George.

KSAD kemudian meminta berbagai perbedaan yang ada sebaiknya bisa dikelola dengan semangat nasionalisme sehingga bisa mempererat kebersamaan serta memperkokoh kesatuan dan persatuan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

Hal itu, tambahnya, bisa dilakukan jika kemanunggalan TNI dan rakyat bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Menurut George, sejarah mencatat bahwa berbagai persoalan bangsa hanya bisa dituntaskan oleh seluruh komponen bangsa dengan semangat kebersamaan.

Lebih lanjut seusai upacara, KSAD juga secara tak terduga melontarkan permintaan maaf kepada masyarakat. Dia mengakui masih banyak perilaku prajurit TNI AD yang melukai dan menyakiti hati rakyat, baik disengaja maupun tidak. "Kami ini berasal dan hidup bersama rakyat. Selama ini, kita lihat bersama kerja sama konkret kami bersama rakyat, seperti menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan dalam penanggulangan bencana alam, kami selalu hadir pertama kali," ujar George.

Saat dihubungi terpisah, pengamat militer dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menilai ada kesan bahwa militer, dalam hal ini TNI AD, sudah mulai memperingatkan elemen masyarakat sipil mengenai adanya penurunan kapabilitas dalam mengelola demokrasi, terutama di kalangan sipil sendiri.

Menurut Andi, jika dilihat dari kacamata kajian Intervensi Militer ke Politik, pernyataan KSAD seperti itu bisa menjadi semacam sinyal atau gejala awal bahwa militer mulai secara terbuka mengkritik kondisi yang tengah terjadi sekarang, yang di sana keterbukaan justru berpotensi dan menyebabkan konflik di masyarakat sendiri.

"Secara tidak langsung, KSAD mau mengatakan telah terjadi semacam degradasi kapasitas kalangan sipil dalam menyelenggarakan demokrasi. Kondisi seperti itu menurut saya tidak bagus karena pernyataan seperti itu memunculkan yang saya sebut sebagai variabel struktural bagi militer untuk mengintervensi," ujar Andi.

Walau demikian, Andi menambahkan bahwa gejala dan keinginan militer untuk mengintervensi tersebut masih belum masuk dalam kategori terlalu serius sehingga kemudian kalangan masyarakat sipil harus menjadikannya sebagai pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan di kalangan mereka. Jangan sampai kondisi kebebasan menyatakan pendapat, yang kemudian memunculkan banyak perbedaan tadi, benar-benar menjadi ledakan konflik seperti dicemaskan militer.

"Apalagi jika sampai kemudian kondisi macam itu lantas berimbas mengganggu kepentingan militer sendiri. Kalau dilihat, sampai sekarang, kepentingan militer sudah mulai terganggu, terutama ketika pemerintah sipil tidak kunjung mampu mencukupi kebutuhan militer," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi menambahkan, kalaupun kemudian keinginan intervensi militer tadi diterjemahkan sebagai kemungkinan bahwa TNI akan melakukan kudeta seperti terjadi di Thailand, dia menilai kemungkinan macam itu masih sangat kecil. "Namun, kalau intervensi diterjemahkan sebagai upaya penguatan pengaruh politik sekelompok perwira militer dalam sistem politik yang ada, ya bisa saja dan mungkin terjadi. Buat saya lumayan serius jika seorang Kepala Staf yang baru mencemaskan kemampuan sipil dalam mengelola demokrasi secara terbuka seperti itu," ujar Andi.