Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Century Ditolong Menkeu dan Wapres

Kompas.com - 14/12/2009, 16:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Pansus Angket Bank Century, Andi Rahmat (PKS), menyatakan terima kasih atas keterbukaan Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono saat membeberkan percakapan termasuk rekaman video rapat KSSK di Gedung Depkeu pada 21 November tahun lalu, saat menggelar jumpa pers, Minggu (13/12/2009).

"Dengan demikian, kami tidak khawatir lagi untuk mengeluarkan berita isi pembicaraan itu pada rapat-rapat yang akan kami lakukan nanti. Jadi, ini adalah pertolongan yang tidak terlihat dari proses ini. Saya waktu nonton saat isi rekaman dibuka memang berharap di saat sekian lama disimpan, ternyata betul-betul divalidasi," kata Andi Rahmat di Gedung DPR, Senin (14/12/2009).

"Dengan dibukanya isi rekaman itu oleh Menkeu Sri Mulyani, kami mendapat konfirmasi valid soal kehadiran Robert Tantular di dalam rapat KSSK. Bahkan saya lihat, wartawan diajak tur keliling Depkeu, menarik, bahkan dibentak-bentak saya lihat di televisi," Andi menambahkan.

Yang terpenting bagi Pansus Angket Bank Century, lanjut Andi, bukan sekadar sedikit kutipan dalam rekaman itu. Namun, yang paling penting adalah keseluruhan proses rekaman rapat KSSK itu. Pada waktunya nanti Pansus akan mengungkap yang sebenarnya terkait aliran dana ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan bahwa ada jenak-jenak dalam proses rekaman itu yang bersambung dengan banyak proses yang terjadi.  Apa pun yang kami lakukan sifatnya klarifikasi meski belum diresmikan oleh Panitia Angket, tapi sudah ada konfirmasi yang sehat dari Lapangan Banteng dan Medan Merdeka (Kantor Depkeu-Istana Wapres)," papar Andi.

"Toh, mereka-mereka yang sudah melakukan klarifikasi, nanti akan Pansus panggil dan akan kita konfirmasi ulang. Kami ingin menjamin, tidak ada sama sekali Pansus bekerja dengan urusan personal antara si A dan B, ini urusan bangsa. Kalau DPR tidak bisa selesaikan kasus ini, maka lembaga ini akan hilangkan mandatnya sendiri," katanya lagi.

Ia menegaskan, yang dipertaruhkan Pansus Angket Bank Century bukan lagi terkait lembaga. Akan tetapi, Andi menegaskan, adalah menjamin lembaga-lembaga negara yang diamanatkan konstitusi bisa menjalankan fungsinya dengan benar.

"Jadi, yang ingin masalah ini ke masalah personal, pasti memilih ke neraka, tetapi yang ingin menyelesaikan masalah ini dengan menganggap masalah bangsa, pasti memilih ke surga. Mudah-mudahan di ujungnya nanti kita temukan siapa yang salah dan siapa yang benar," Andi menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com