Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Kantongi Skenario Gerakan 9 Desember

Kompas.com - 06/12/2009, 12:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya telah mengantongi skenario dari Gerakan 9 Desember yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.  

"Saya telah mengetahui bahwa rencana Gerakan 9 Desember sesungguhnya mempunyai motif lain, yaitu motif politik yang tidak mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Saya, alhamdulillah, telah mendapat pengetahuan yang relatif lengkap tentang apa, siapa, dan sasaran yang akan dituju pada Gerakan 9 Desember mendatang," ujarnya pada Rapat Pimpinan Nasional ke-3 Partai Demokrat, Minggu (6/12) di Jakarta Convention Center, Jakarta.  

SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, meminta agar gerakan yang melibatkan massa yang besar itu mengikuti peraturan yang ada. "Saya ingatkan jangan sampai ada yang dikorbankan atau dijadikan martir, jangan sampai. Saya juga minta para petugas jangan terpancing. Banyak intrik, permainan, model masa lalu yang sesungguhnya bukan ciri alam demokrasi saat ini karena kita semua ingin membangun demokrasi yang bermartabat. Kita tidak ingin mundur dari demokrasi yang telah dicapai sekarang ini," ujar SBY.  

SBY melanjutkan, "Saya meminta petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi, mengayomi, dan mengamankan rakyat masyarakat luas termasuk saudara-saudara yang berunjuk rasa. Saya minta mereka mencegah benturan, apalagi benturan fisik." Selama lima tahun menjadi Presiden, lanjutnya, dirinya memang selalu siap menghadapi berbagai unjuk rasa.  

Seperti diberitakan, pada tanggal 9 Desember mendatang, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan gerakan aktivis dan rakyat antikorupsi, serentak di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota, dengan beragam acara, dari aksi, diskusi, sampai pembacaan puisi.  

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com