Pemberitaan Media Cetak Kurang Peduli Korban

Kompas.com - 04/12/2009, 19:28 WIB
EditorEdj

BANTUL, KOMPAS.com - Pemberitaan di media cetak nasional perihal perdagangan anak, masih kurang akurat, mendalam, dan peduli terhadap pihak korban. Itu ditunjukan, antara lain dengan penyebutan identitas nama dan alamat secara gamblang, pemberitaan yang terlalu banyak menggunakan sumber pihak kepolisian, sedikit mengangkat pendapat korban, dan tidak ada keberlanjutan berita,

Demikian kesimpulan diseminasi laporan analisis liputan media tentang perdagangan anak di Indonesia yang disampaikan yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin) bersama Indonesia Act (Against Child Trafficking), Jumat (4/12). Keduanya adalah lembaga yang aktif mengadvokasi kasus-kasus perdagangan anak.

Odi Salahudin, Koordinator Eksekutif Program di Samin didampingi Hening Budiyawati (Presidium Indonesia Act) mengutarakan, sampel 14 berita diambil dari surat kabar Kompas, Jawa Pos, dan Koran Tempo, selama tahun 2007. Ditanya mengapa sampel beritanya tahun 2007, Odi menjawab karena karena Asia Act-organisasi jaringan tingkat Asia yang memerangi perdagangan anak-mulai meneliti tahun 2008. Selain di Indonesia, penelitian serupa juga dilakukan pada pemberitaan media-media cetak di Filipina, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.  

"Karena itu, datanya pun memang hanya dimungkinkan dari berita tahun 2007. Hanya saja, memang, isu-isu perdagangan anak di Asia mulai merebak tahun 2007, sehingga ketika sampel berita diambil tahun 2007, kami rasa pas. Hanya waktu publikasinya yang menurut kami memang agak terlambat disampaikan ke media. Kemudian, tiga koran ini dipilih karena punya oplah tinggi dan berimbang dalam pemberitaannya," ujar Odi.

Secara garis besar, analisis berita dilakukan dengan mencermati penulisan berita apakah telah mengindahkan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang menjadi korban. Dari 14 berita, hanya satu berita yang menjadikan korban sebagai narasumber utama. Delapan berita menampilkan polisi sebagai narasumber utama, satu berita mengangkat sumber dari pengadilan, dan dua berita yang sumber utamanya dari orang tua si korban. Dua berita lain, diduga bersumber dari keterangan polisi.

Temuan lain, adalah berita-berita itu tidak ada kelanjutannya sehingga tak diketahui apakah si pelaku diadili atau tidak, dan bagaimana perkembangan si anak. Sementara, terkait identitas korban, dari 14 berita, delapan berita memaparkan lengkap nama korban, umur, dan alamatnya. Bahkan dua dari delapan berita tadi, menyebut nama orang tua dan apa profesinya. Satu berita menyembunyikan identitas korban dengan nama samaran, dan dua berita memakai nama inisial. Tiga berita lainnya tak menyebut identitas korban sama sekali.  

"Jurnalis media belum memahami kerahasiaan identitas korban dan kurang menyuarakan apa pendapat dan kepentingan si korban. Jurnalis juga belum mempunyai pemahaman mendalam tentang perdagangan anak. Menilik beritanya, juga masih kurang lengkap narasumbernya. Namun kami bisa memahami itu, karena jurnalis dikejar deadline dan keterbatasan tempat di koran. Kualitas SDM jurnalis juga berbeda, dan apa yang ditulis wartawan di lapangan bisa beda dengan di cetak akibat kebijakan redaksional yang berbeda," ujar Odi.

Hanik Atfiati, wartawati senior Kedaulatan Rakyat yang hadir dalam pemapaparan diseminasi tersebut berpendapat, pencermatan hanya 14 berita, belum cukup dikerucutkan sehingga menjadi kesimpulan. Mestinya sampel berita bisa mencapai 100-an lebih. "Pemberitaan tentang perdagangan anak yang nyaris semuanya berita kasus ini, malah banyak diangkat media lokal. Mestinya media lokal juga diambil sebagai sampel , karena selain semua berita kasus bisa terkover, kelanjutan beritanya pun, saya yakin ada. Selain itu, penelitian juga akan bagus lagi jika mengangkat datar terbaru dan memakai sumber pemberitaan di online," papar Hanik. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.