DPR Pertanyakan SKPP

Kompas.com - 01/12/2009, 15:43 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi III DPR-- membidangi masalah hukum dan HAM-- mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini masih berstatus nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.  Komisi III kemudian mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung untuk mempertanyakan alasan dikeluarkannya SKPP.

Sebelumnya, Jampidus Marwan Effendi kepada wartawan menjelaskan, SKPP atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah ditandatangani Kajari Jakarta Selatan. Dan rencananya SKPP  akan diserahkan ke Bibit dan Chandra pukul 16.00 WIB. "Dalam undang-undang mengatakan, meskipun sudah terbukti, bisa tidak diajukan ke pengadilan, atau kalau tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum mekanismenya adalah deponering. Alasannya adalah alasan-alasan sosiologis, alasan kepentingan umum, bukan alasan kepentingan hukum. Tidak bisa alasan sosiologis, dipakai untuk menerbitkan SKPP," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman Demokrat.

SKPP Benny menegaskan, diterbitkan alasannya adalah demi kepentingan hukum. Misalnya, alat bukti yang tidak lengkap atau bukan perbuatan pidana. Dalam kasus Bibit-Chandra, lanjut Benny, sudah di P21 atau dilanjutkan ke penuntutan.  "Kalau penjelasan Jampidsus, sudah terbukti . Nah, kalau sudah terbukti, mekanismenya bukan SKPP, harus deponering. Alasan-alasan sosiologis tidak bisa  dipakai untuk menerbitkan SKPP. Nah, saya tidak tahu ini (penerbitan SKPP) ada penekanan atau tidak," Benny menegaskan.

Penerbitan deponering, juga sejalan dengan pernyataan penjelasan Jaksa Agung di depan anggota Komisi III dalam rapat kerja beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin  (Golkar) menyatakan secara prosedur hukum, pada saat dikeluarkannya SKPP itu, tidak bisa dalam posisi berkas perkara sudah P21 (lengkap) atau siap diajukan ke pengadilan.

Apabila suatu perkara itu dihentikan, dasarnya adalah perkara tidak cukup bukti atau, bukan perkara pidana. Selain itu, perkara dihentikan demi hukum, bukan demi kepentingan umum.  "Kalau demi kepentingan umum, banyak mudarat, banyak hal-hal lain, itu kewenangan hakim untuk memutuskan perkara dengan mengedepankan rasa keadilan," Aziz menjelaskan.

Sedianya, imbuh Aziz Komisi III DPR akan menggelar rapat pimpinan, untuk kemudian menggelar rapat pleno untuk menjadwalkan, bertanya kepada Jaksa Agung terkait penerbitan SKPP.  "Langkah yang bisa diambil adalah melakukan pra peradilan di pengadilan negeri, atas SKPP kalau dikeluarkan. Jadi, tidak bisa setelah keluar SKPP, keluar lagi deponering, tidak bisa. Mekanisme itu tidak ada. Jadi, tidak ada kepastian bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Polri akan bertanya, kalau sudah P21, kenapa dihentikan," papar Aziz.

Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya, Catur Sapto Edi (PAN) menyatakan penerbitan SKPP menjadi ambivalen atas apa yang sudah disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supanji. "Kita menjadi sulit percaya kalau di lain waktu Kejaksaan Agung menyampaikan hal yang sama.Ini masalah konsistensi," kata Catur.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X