Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Percayakan Sepenuhnya kepada Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Gedung MPR RI, Senin (23/11). Pertemuan ini ditujukan untuk membangun sinergi antara pimpinan lembaga tinggi dalam cita-cita reformasi hukum yang bisa dipetik melalui polemik Polri, Kejagung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, pertemuan ini dinilai perlu karena berangkat dari kondisi konfrontasi dan perselingkuhan dalam ranah hukum.

"Di sini sinergi agar semua berada di posisi masing-masing fokusnya pada penegakan hukum karena sampai sekarang tidak dapat dipungkiri terdapat distrust terhadap lembaga penegakan hukum," tuturnya dalam keterangan pers seusai pertemuan.

Berangkat dari kesepahaman bahwa polemik berkepanjangan ini bisa menjadi pintu masuk bagi ketidakpercayaan publik kepada simbol negara, seperti Presiden, para pimpinan sama-sama menaruhkan kepercayaannya kepada Presiden SBY ketika mengumumkan sikapnya terhadap rekomendasi Tim Delapan nanti malam.

"Oleh karena itu, dalam pertemuan terdapat kesepahaman kita yakin Presiden yang akan mengumumkan sikapnya malam ini akan memilih keputusan yang bijak dan baik untuk semuanya," tegasnya.

Mahfud mengatakan, mereka tidak dalam posisi memberikan saran atau rekomendasi karena Presiden sudah memiliki pilihan sendiri. Para pimpinan hanya berharap, Presiden juga memikirkan langkah-langkah penegakan hukum untuk jangka panjang.

Selain Mahfud, hadir pimpinan MPR seperti Taufik Kiemas, Lukman Hakim Saefuddin, dan Hajrianto. Hadir pula Ketua DPD Irman Gusman, Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dharma Bakti, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqodas. Pimpinan DPR Marzuki Alie dan Pramono Anung sempat datang, tetapi pamit di tengah pertemuan karena harus mengikuti rapat lain.