MUI: Jangan Percaya Ramalan Kiamat

Kompas.com - 18/11/2009, 09:11 WIB
EditorAbi

SURABAYA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai ramalan tentang datangnya hari kiamat, seperti yang digambarkan dalam film berjudul 2012.
     
"Apabila masyarakat memercayai film tersebut, bertentangan dengan akidah," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Jatim A Rachman Aziz di Surabaya, Rabu (18/11).
     
Menurut dia, datangnya hari kiamat tidak bisa diramalkan dan ditentukan oleh manusia. "Umat Islam memang harus percaya kiamat itu pasti terjadi. Namun, kapan dan seperti apa kiamat itu terjadi, merupakan kuasa Allah," katanya.
     
Bahkan, dia yakin orang yang membuat film 2012 tidak dapat mengetahui, kapan dan bagaimana kiamat itu terjadi. "Yang ada di film itu hanya imajinasi orang yang membuatnya," kata Rachman.
     
Film yang dibintangi John Cussack itu diputar secara serentak di gedung-gedung bioskop di Indonesia sejak 14 November. Film yang menjadi box office itu mengisahkan ramalan suku Maya kuno bahwa kehidupan di dunia akan berakhir pada 21 Desember 2012.
     
Rachman berpendapat, ada dampak positif dan negatif bagi masyarakat mengenai film tersebut. "Sisi positifnya, masyarakat akan memercayai datangnya hari kiamat sehingga akan berbuat kebajikan, sedangkan negatifnya adanya kepercayaan masyarakat bahwa pada 2012 mendatang akan terjadi kiamat," tuturnya.
     
Meskipun demikian, MUI Jatim tidak melarang masyarakat untuk menonton film 2012 itu. "Kami hanya mengimbau masyarakat jangan percaya film itu, bukan melarang menonton," katanya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X