Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikapi Century, SBY Harus Tiru Habibie

Kompas.com - 14/11/2009, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Teka-teki dan tanda tanya yang mengitari pengucuran dana talangan untuk Bank Century tak bisa dibiarkan menggelinding bak bola liar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara harus segera mengambil sikap politik. Pengamat ekonomi dan pasar keuangan, Yanuar Rizki, mengatakan bahwa SBY harus meniru apa yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie saat bersikap kala kasus cessie Bank Bali merebak tahun 1999.

Preseden Century, dalam pandangan Yanuar, hampir sama dengan preseden kasus Bank Bali. Bedanya, saat itu ada tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada pemerintah agar segera mengusut kasus tersebut.

"Sekarang, kita tidak perlu menunggu adanya tekanan itu. Pak Habibie ketika itu melakukan inisiatif politik dengan memerintahkan auditor independen, yaitu Price Waterhouse Coopers untuk menelisik aliran dana dari ujung ke ujung dan harus dibuka kepada publik karena, saat itu, publik tidak percaya dengan lembaga yang ada. SBY harus seperti Habibie dulu, dari awal menegaskan bahwa aliran dana harus dibuka," kata Yanuar seusai diskusi "Tibalah Century pada Hak Angket" di Jakarta, Sabtu (14/11).

SBY saat ini dinilai membiarkan hal itu tanpa mengambil langkah politik. Akibatnya, polemik menjadi berkepanjangan dan melebar ke hal-hal yang tidak substansial. Hambatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak bisa mengaudit aliran dana karena tidak akomodatifnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus direspons SBY.

"SBY bisa mengambil inisiatif politik, dengan memanggil pimpinan lembaga tinggi negara, seperti KPK, BPK, dan PPATK serta tidak membiarkan polemik terlalu panjang," ujarnya.

Ketidakterbukaan pemerintah, khususnya Presiden, justru akan membuat spekulasi dugaan kejanggalan dalam pengucuran dana triliunan itu semakin besar. "Kalau terbuka, kredibilitas pemerintahan SBY akan kembali," ungkap Yanuar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com