Ruhut: Hak Angket Terlalu Buru-buru

Kompas.com - 11/11/2009, 17:33 WIB
Editormade

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengakui, fraksinya hingga kini masih menunggu hasil akhir laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menelusuri adanya dugaan penyimpangan aliran dana ke Bank Century (kini Bank Mutiara) sebesar Rp 6,7 triliun. Ruhut, dalam diskusi di Gedung DPD, Rabu (11/11), kemudian berharap kepada publik untuk bersabar atas sikap akhir partainya dalam kasus ini.

"Hak angket terlalu terburu-buru. DPR lama kan memutuskan menunggu audit BPK. Kalau sekarang ada (rencana pengajuan hak angket) ini politik. Seharusnya,  mekanismenya harus ditunggu. Ingat kita ini para tokoh lho yang selalu diperhatikan," kata Ruhut.

"Kalau memang ada masalah seperti yang diungkap audit BPK, jangan takut Demokrat terdepan. Dan saya yang terdepan untuk tanda tangan," Ruhut menegaskan.

Gayus Lumbuun (PDI Perjuangan) menyatakan, dari data terbaru, saat ini sudah 73 anggota Dewan dari 7 fraksi di DPR yang menandatangani pengajuan hak angket DPR.

"Kasus Bank Century ini harus segera dituntaskan, F-PDIP memotori dan sampai hari ini telah terkumpul 73 (data terbaru) anggota DPR RI yang ikut serta mendukung menandatangani formulir mengenai hak angket dan segera akan kami ajukan ke Bamus dan ke pimpinan, mungkin akan segera ke paripurna," kata Gayus Lumbuun kepada para wartawan.

Eva Kusuma Sundari (PDI Perjuangan), yang juga salah seorang penggagas hak angket, menyatakan, keinginan pengajuan ini merujuk pada laporan BPK sebelumnya. "Dari situ, kita juga menengarai adanya beberapa hal yang memang patut bagi DPR untuk mengambil sikap politik untuk mencari kebenaran," kata Eva Sundari.

"Saya lihat, Presiden mengemukakan, beliau pasang badan terhadap pemberantasan korupsi. Saya berharap komitmen itu terbukti dengan dukungan dari Partai Demokrat terhadap ide ini. Mau tidak mau ini adalah isu kebangsaan, dan kalau konsekuensinya terhadap kekuasaan, maka setiap orang adalah equality before the law," Eva menegaskan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Nasional
Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Nasional
UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Nasional
Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Nasional
Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN

Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN

Nasional
Kesaksian Rosihan Anwar Saat Kerusuhan 27 Juli 1996...

Kesaksian Rosihan Anwar Saat Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Ini Aturan Kegiatan Keagamaan di Wilayah PPKM yang Dirilis Kemenag...

Ini Aturan Kegiatan Keagamaan di Wilayah PPKM yang Dirilis Kemenag...

Nasional
Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektoral di Antara ASN

Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektoral di Antara ASN

Nasional
Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X