YLBHI: KPK Harus "Pede" Periksa Kasus Century

Kompas.com - 11/11/2009, 16:18 WIB
Editorwah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus Bank Century yang telah menyeret mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, ke penjara selama 4 tahun, dinilai belum cukup. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak agar Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus Bank Century hingga ranah tindak pidana korupsi.

"KPK seharusnya pede (percaya diri) untuk mengusut kasus Century. Kami mendesak agar pengusutan dilanjutkan ke tindak pidana korupsi, jangan di-stop pada tindak pidana umum dan tindak pidana perbankan saja," ujar Ketua YLBHI Patra M Zen, saat jumpa pers, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, KPK harus mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempercepat proses audit investigatifnya terhadap Bank Century yang hingga kini belum rampung. Nantinya, audit BPK akan menjadi dasar untuk menyeret para tersangka kasus ini ke ranah tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, sejak Juni 2009 lalu KPK telah melayangkan surat permintaan audit investigatif atas penyelamatan Century kepada BPK. Kemudian BPK menyanggupinya dan telah melakukan audit investigatif awal. Namun, hingga kini proses audit investigatif tersebut belum final karena sulitnya menelusuri data aliran dana Bank Century.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen

Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen

Nasional
Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

Nasional
'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

"Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

Nasional
Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

Nasional
KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Nasional
IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

Nasional
Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

Nasional
Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

Nasional
Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

Nasional
Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

Nasional
Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

Nasional
UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X