Todung: Sedih, Jika Benar Ada Rekayasa

Kompas.com - 11/11/2009, 12:06 WIB
EditorGlo

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Delapan, Todung Mulya Lubis, menyatakan prihatin jika apa yang dikatakan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar ada rekayasa dalam proses hukum Antasari Azhar benar terjadi.

"Saya belum membaca detail mengenai kasus itu. Saya sedih jika itu benar terjadi," kata dia ketika menghadiri acara di Mabes Polri, Rabu (11/11). Hal itu dikatakan ketika diminta tanggapan mengenai pernyataan Wiliardi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Praktisi hukum tersebut menjelaskan, terkait banyaknya tuduhan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara, kepolisian perlu melakukan introspeksi diri dalam proses hukum di intenal.

Koordinator Kontras Usman Hamid yang juga hadir dalam acara mengatakan, kepolisian perlu mengklarifikasi dengan cepat mengenai pernyataan Wiliardi. Kepolisian harus menunjukkan fakta-fakta keterlibatan Wiliardi, Antasari Azhar, dan Sigit Haryo Wibisono dalam pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

"Polisi harus menjawab dengan cepat, jangan defensif. Jangan sampai desas-desus adanya skenario atau rekayasa malah menghilangkan perkara pembunuhan. Sejauh ini saya lihat belum ada fakta yang menunjukkan ketiganya tidak terlibat," kata dia.

Pengadilan, kata Usman, pasti akan mengonfrontir keterangan Wiliardi dengan para penyidik. "Hakim akan melakukan cek silang, mempertemukan Wiliardi dengan penyidik. Pengadilan juga bisa minta penyidik membuka rekaman saat pemeriksaan berlangsung," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna mengatakan, pihaknya akan menjelaskan secara detail mengenai perkara pembunuhan Nasrudin di pengadilan. Menurutnya, setiap orang berhak berbicara apa pun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semua orang boleh berbicara, tapi faktanya akan kita buktikan seperti apa nanti. Tentu penyidik punya alat bukti rekaman (pemeriksaan) dan sebagainya. Kalau perlu dihadirkan para penyidik di pengadilan," tutur Nanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Nasional
Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.