Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari Tak Yakin Ada Suap

Kompas.com - 09/11/2009, 05:17 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, yang dikembangkan polisi menjadi dugaan pemerasan oleh Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, diduga hanya didasarkan pada keterangan Anggoro Widjojo kepada dirinya.

Antasari sendiri mengaku tidak meyakini kebenaran testimoni yang disampaikan Anggoro itu. Laporan yang mendasari penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan pemerasan oleh Bibit dan Chandra itu juga dibuat Antasari setelah ia diminta penyidik kepolisian.

Demikian disampaikan Antasari ketika dimintai keterangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra atau Tim Delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Minggu (8/11). Antasari kini berstatus terdakwa atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ia juga ditahan.

Anggota Tim Delapan, Anies Baswedan, mengatakan, Antasari dimintai keterangan terkait urutan kejadian yang menjadi asal muasal munculnya sangkaan terhadap Bibit dan Chandra.

Antasari menjelaskan kepada Tim Delapan, juga kepada wartawan seusai diperiksa, ia mendapat informasi soal adanya pimpinan KPK yang menerima suap pada Oktober 2008.

Untuk mengecek kebenaran informasi itu, Antasari menemui Anggoro di Singapura. Anggoro Widjojo adalah pemilik PT Masaro Radiokom yang menjadi tersangka korupsi dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Ketika ditemui Antasari, Anggoro belum berstatus tersangka, tetapi KPK sudah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri atas diri Anggoro. Antasari mengaku tidak mengetahui telah diterbitkannya surat pencegahan itu oleh jajaran pejabat teknis di bawahnya.

Tak cukup kuat

Testimoni Anggoro tentang adanya pimpinan KPK yang menerima suap dinilai Antasari tidak cukup kuat untuk menjadi alat bukti. ”Kalau Anda dengarkan rekaman saya dengan Anggoro, berkali-kali saya tekankan saya tak ada keyakinan bahwa ada oknum menerima (suap),” ujarnya.

Keterangan Antasari ini berbeda dengan keterangan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di depan Komisi III DPR, pekan lalu. Kapolri menyebutkan, Polri memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra (Kompas, 6/11). Sejumlah anggota Komisi III DPR mendorong kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com