Wapres Akan Pimpin Pengentasan Rakyat Miskin secara Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin program pengentasan rakyat miskin yang lima tahun mendatang harus turun dari 14 persen menjadi 8-10 persen. Pengentasan rakyat miskin akan dilakukan Wapres melalui sebuah badan yang disebut Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Demikian disampaikan Wapres Boediono saat memberikan keterangan pers seusai shalat Jumat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/11). Ini adalah keterangan pers pertama Boediono seusai dilantik menjadi Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu. Ia didampingi Staf Khusus Bidang Media Masa Yopie Hidayat dan Sekretaris Wapres Tursandi Alwi.

“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun saja. Akan tetapi, harus berkesinambungan. Terkait dengan pengentasan rakyat miskin, akan dilakukan revitalisasi bagian penanggulangan kemiskinan yang akan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden,” ujar Boediono.

Menurut Wakil Presiden, penanggulangan kemiskinan sebelumnya dikoordinasikan oleh Menko Kesra. Namun, Presiden SBY menginginkan pengentasan rakyat miskin dikendalikan langsung Wakil Presiden. Untuk menjalankan program pengentasan rakyat miskin, pemerintah melakukan sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. 

“Di bidang sosial, pemerintah akan menerapkan sistem bantuan sosial dengan bentuk persyaratan. Jadi, bukan lagi tunai (seperti BLT). Program ini khusus untuk keluarga miskin,” ungkap Boediono.

Ia mengatakan, saat ini jumlah orang miskin sedang dikalkulasi. Yang juga sedang dilihat adalah jumlah dan macam kebutuhan, cara penanganan, dan kebutuhan terhadap makanan bergizi.