Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Polisi, Bertindaklah Profesional, Adil, dan Obyektif

Kompas.com - 30/10/2009, 17:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta Polri menghentikan penyidikan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Keduanya, Kamis kemarin, resmi ditetapkan sebagai tahanan Mabes Polri. SBY beralasan, jika dirinya meminta Polri menghentikan penyidikan maka dirinya dapat dinilai melakukan intervensi. "Saya kira sistem dan kehidupan bernegara kita akan rusak dan terganggu. Saya tidak akan melakukan intervensi seperti itu. Justru ini mengingkari dan melanggar sumpah saya," ujar SBY kepada para wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/10).

Namun, lanjutnya, ia telah menyerukan penyidik Polri, dan juga Kejaksaan Agung dan KPK agar selalu bertindak profesional, adil, obyektif, dan transparan sehingga rakyat bisa mengikuti prosesnya. Khusus untuk kasus Bibit dan Chandra, Presiden telah meminta Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri untuk menjelaskan perihal penetapan keduanya sebagai tahanan, mulai dari latar belakang, sangkaannya, dan lainnya.

SBY menambahkan, dirinya telah menyaksikan banyak sekali pejabat pemerintahan yang diproses hukum. Pejabat tersebut mulai dari gubernur hingga wakil bupati. "Selama lima tahun memerintah, banyak sekali kasus seperti itu. Ribuan kasus penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemutusan tuntutan yang dilakukan oleh pengadilan. Bukan sesuatu yang luar biasa seseorang yang sedang disidik dijadikan tahanan. Jadi tidak ada yang unik, yang khas," tambahnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini lantas mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia menghormati proses hukum yang berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com