Imparsial: DPR Mana Suaramu?

Kompas.com - 30/10/2009, 13:59 WIB
Editorhertanto

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR tidak melakukan suatu tindakan keras terkait kasus kriminalisasi yang menimpa dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Hal tersebut jelas berbeda dengan sikap DPR pada kasus lain. Dalam kasus kriminalisasi KPK, DPR justru terkesan menurut keinginan pemerintah. "Belum ada pendapat dan langkah nyata dari DPR untuk menangani kasus ini," ujar Direktur Eksekutif Impasial Poengky Indarti di Jakarta , Jumat (30/10).

Dia mengatakan, dari ratusan anggota DPR, hanya segelintir anggota yang mengeluarkan pernyataan keras terhadap kasus yang menimpa Bibit-Chandra, anggota lain hanya terdiam dan berlaku layaknya pengamat.

"Tidak ada suara keras dari kasus ini. Bahkan, dari partai yang mengaku oposisi sekalipun," sesalnya.

Poengky memperkirakan, hal tersebut disebabkan kebanyakan anggota Dewan adalah wajah-wajah baru dan belum mengerti apa yang diharuskan. Selain itu, mayoritas anggota Dewan adalah orang-orang yang berasal dari partai koalisi sehingga tidak akan melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan.

"Yang jadi anggota DPR kebanyakan orang yang mendukung pemerintah sehingga dengan mudah diperintahkan," kata Poengky.

Dia menyarankan, DPR perlu memanggil pemerintah untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK nonaktif. "Kalau DPR tidak begitu, akan semakin jelas bahwa DPR bisa disetir," kata Poengky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Nasional
PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

Nasional
Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Nasional
Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Nasional
Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Nasional
Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Nasional
Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Nasional
Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.