Baru Dilantik, Gaji Menteri Diusulkan Naik

Kompas.com - 23/10/2009, 08:09 WIB
Editorwsn
JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara, termasuk para menteri, kepada Presiden. Persetujuan dari Presiden nantinya berbentuk peraturan pemerintah.

Hal itu dikemukakan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Bidang Sumber Daya Manusia Ramli Effendi Naibaho sebelum serah terima jabatan Menneg PAN di Jakarta, Kamis (22/10).

Naibaho tidak merinci nilai nominal gaji tersebut. Nilai nominal kenaikan gaji sangat bergantung pada kekuatan anggaran negara dan itu akan diputuskan oleh Presiden dengan konsultasi dari Departemen Keuangan. Kementerian Negara PAN hanya mengajukan metode untuk mengevaluasi besaran gaji yang diterima.

”Kenaikan gaji pejabat negara terakhir kali terjadi 5 tahun lalu,” papar Ramli, yang belum merinci nilai nominal gaji tersebut.

Diperkirakan, 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang akan menerima kenaikan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.

Untuk ketua lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menikmati kenaikan gaji karena belum termasuk dalam pengertian pejabat negara dalam penjelasan undang-undang itu.

Program 100 hari

Saat serah terima jabatan, Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan menjelaskan, agenda mendesak dari kementeriannya adalah pembuatan peraturan pemerintah bagi Undang-Undang No 25/2009 mengenai Pelayanan Publik dan UU No 39/2008 mengenai Kementerian Negara.

”Presiden memiliki perhatian khusus terhadap reformasi birokrasi, terbukti dari penambahan kata tersebut ke dalam nama kementerian ini,” kata Mangindaan seusai acara serah terima jabatan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dari Menneg PAN ad interim Widodo AS.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto mengaku belum menetapkan rencana program kerja 100 hari di kementeriannya lantaran merasa harus terlebih dahulu mempelajari semua persoalan yang ada dan sedang ditangani dalam pos barunya tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku akan memprioritaskan optimalisasi dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja pertahanan, yang selama ini masih banyak mengalami kebocoran.

Langkah itu, menurut Purnomo, termasuk salah satu prioritas utama program kerja 100 hari Departemen Pertahanan.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menjabarkan 14 agenda dan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Mendagri Gamawan Fauzi, salah satunya terkait dengan penataan regulasi pemilu kepala daerah (pilkada). Mendagri bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada pada tahun 2010 sebanyak 246 daerah.

Hal itu disampaikan Mardiyanto dalam acara serah terima jabatan Mendagri di Kantor Departemen Dalam Negeri.

Gamawan mengungkapkan akan melanjutkan, menyelesaikan, dan mengembangkan langkah-langkah oleh Mendagri sebelumnya. (ELD/DWA/SIE)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X