Menteri Loyal kepada Bangsa, Jabatan di Partai Seharusnya Dilepas

Kompas.com - 23/10/2009, 05:47 WIB
Editorono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, atau golongan.

Presiden mengemukakan hal itu seusai melantik 34 menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam periode kedua pemerintahan Yudhoyono ini, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono, sebanyak 19 dari 34 menteri berasal dari partai politik.

Di antara mereka bahkan ada ketua umum parpol, yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menjadi Menteri Agama.

”Dari mana pun Saudara berasal, termasuk dari partai politik mana pun, saya berharap letakkanlah kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, ataupun golongan. Jangan dibalik,” ujar Yudhoyono.

Presiden juga mengingatkan, pemerintah menganut sistem kabinet presidensial. Karena itu, dalam hubungan kerja pemerintahan, loyalitas dan pertanggungjawaban anggota kabinet harus diberikan kepada Presiden. ”Presiden adalah nakhoda. Loyalitas dan garis pertanggungjawaban Saudara adalah kepada Presiden, bukan kepada pemimpin partai politik,” ujarnya.

Terkait perangkapan jabatan anggota kabinet dan pengurus parpol, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden masih melihat dan mengevaluasi laporan setiap departemen yang dipimpin menteri dari parpol itu.

Konflik kepentingan

Secara terpisah, pengamat politik Sukardi Rinakit mengemukakan, menteri yang masih duduk di jabatan formal partai politik bisa lebih mengemukakan kepentingan parpol daripada kepentingan departemen, bangsa, atau negara, apalagi saat-saat menjelang pemilu. ”Departemen yang dia pimpin bisa menjadi perpanjangan tangan parpol,” katanya.

Cendekiawan Azyumardi Azra menegaskan, apabila jabatan pada partai dan posisi sebagai menteri masih dipegang bersamaan, akan timbul konflik kepentingan. ”Hal ini kemudian berpotensi memengaruhi keutuhan kabinet,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.

Azyumardi mengkhawatirkan menteri yang juga pemimpin parpol akan menegur kader partainya di legislatif yang menentang kebijakan pemerintah. Akibatnya, anggota DPR tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. ”Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam berdemokrasi pun pada akhirnya terancam mati,” katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X