Soal Rangkap Jabatan, Bisa Ya atau Tidak

Kompas.com - 22/10/2009, 22:15 WIB
Editormade

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjadi Menko Perekonomian menyatakan, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melarang terjadinya perangkapan jabatan antara menteri dengan jabatan politis. Bagi Presiden Yudhoyono, yang penting parangkapan jabatan itu bisa membedakan kepentingan tugas kenegaraan dengan tugas sebagai anggota partai politik.

"Presiden tidak melarang. Tadi (dalam pidato sambutan pelantikan) juga disampaikan oleh Presiden bahwa yang paling penting adalah yang bersangkutan tahu di mana loyalitasnya, dengan tempat di mana ia harus berkonsentrasi bekerja penuh untuk kepentingan bangsa dan negara selama menjabat dan tugas sebagai menteri, juga sebagai anggota partai politik," tandas Hatta, saat dimintai komentarnya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Sementara, menurut Menteri Sekretaris Negara, yang pernah menjadi Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, mengatakan perihal perangkapan jabatan, Presiden Yudhoyono masih terus melihat dan mengevaluasi laporan tiap departemen yang dipimpin menteri-menteri dari partai politik. "Kita masih melihat dan kita masih mengevaluasi. Sekarang masih berjalan evaluasi dari departemen-departemen itu," ujar Sudi.

Namun, sikap pengurus maupun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang saat ini merangkap sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga berbeda-beda.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh yang merangkap juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat mengakui partainya memiliki aturan tidak tertulis yang disepakati bersama tentang hal tersebut. "Kita akan mengacu pada aturan yang dimaksud, yaitu harus melepas. Aturan itu memang tidak tertulis," tandas Darwin.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, lebih tegas lagi mengatakan agar tidak terjadi perbenturan kepentingan, partai mewajibkan pelepasan rangkap jabatan pengurus partai dengan jabatan publik.

"Yurisprudensi partai kami, jika ada pengurus partai yang menjadi pejabat publik, maka jabatan itu harus dilepas dari struktur partai. Dengan demikian, orang seperti saya, Anis Matta yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Suharna Surapranata yang sekarang menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Suswono yang menjadi Menteri Pertanian, harus mengundurkan diri," jelas Tifatul.

Tentang belum adanya arahan dari Presiden Yudhoyono soal perangkapan jabatan, Tifatul menyatakan, meski tidak ada arahan dari Presiden Yudhoyono, itu ketentuan di PKS yang harus diikuti. "Seharusnya begitu, supaya benar-benar tidak ada perbenturan kepentingan," katanya.

Jalan terus

Akan tetapi, menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang merangkap sebagai Ketua DPP Partai Amanant Nasional (PAN) mengatakan sebaliknya. Selama tidak ada larangan, kita akan tetap menjalankan perangkapan jabatan itu. "Akan tetapi, yang jelas kita akan mengutamakan kepentingan bangsa," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merangkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. "Saya jalan terus, hanya pendelegasian tugas saja yang harus diatur. Ketua Umum tetap dijalankan. Jadi, boleh saja sampai Muktamar PKB pada tahun 2013 mendatang," jelas Muhaimin.

Pendapat yang sama juga diutarakan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali. "Betul, hingga kini saya masih merangkap. Saya jadi Ketua Umum DPP PPP kan, setelah menjadi menteri. Jadi, bukan jadi Ketua Umum DPP PPP dulu lalu baru menteri," katanya.

Menurut Suryadharma Ali, hingga kini, Presiden Yudhoyono tidak mempersoalkan perangkapan jabatannya di PPP. "Waktu itu, tidak ada persoalan. Sekarang juga tidak ada," tambah Suryadharma.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X