Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Komisi IX pada Menkes Endang Rahayu

Kompas.com - 22/10/2009, 11:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengaku kaget ketika nama Endang Rahayu Sedyaningsih disebut sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Padahal, sebelumnya nama Guru Besar FK UI Nila Moeloek yang disebut-sebut sebagai pengganti Siti Fadillah Supari.

"Munculnya nama menkes ini saya juga sedikit kaget. Karena isu besarnya bukan Endang Rahayu, tapi Nila Moeloek," tuturnya seusai memimpin rapat Komisi IX di ruang komisi, Kamis (22/10).

Ribka mengaku mendengar ada masalah dengan tes kesehatan Nila Moeloek. Namun, Ribka juga heran karena hanya Nila yang gagal masuk kabinet karena masalah tes kesehatan juga terjadi pada empat calon lainnya. "Kenapa hanya ibu Nila yang diganti?" tanyanya.

Ia mengutarakan, dalam pertemuan Komisi IX sebelumnya dengan mantan Menkes Siti Fadillah Supari, Komisi IX sudah mendesak Siti Fadillah untuk membubarkan dan menolak NAMRU (Naval Medical Research Unit 2). NAMRU adalah laboratorium penelitian penyakit menular milik Amerika Serikat di Indonesia. Keberadaan lembaga ini dianggap sebagai intervensi Amerika Serikat ke Indonesia.

"Ke depan kita minta ini tak terjadi lagi, apalagi sudah diundangkan lima persen anggaran kesehatan. Jangan lagi melirik ke Amerika, anggaran dimainkan. Saya enggak tahu bagaimana dia (Endang) akan menanggapi eselon I yang dulu jadi komandan-komandannya," tandasnya.

Ribka mengatakan, Komisi IX akan terus melakukan kontrol terhadap Departemen Kesehatan dan panitia anggaran. Komisi IX akan segera mengagendakan rapat kerja dengan Menkes baru untuk mengetahui visi dan misinya serta konfirmasi sikapnya terhadap NAMRU.

Siti Fadilah Supari menuding Endang dekat dengan NAMRU. Menurut Siti, Endang pernah mengirim sampel virus flu burung ke Amerika Serikat. Hal ini bertentangan dengan sikap Siti yang menolak memberikan sampel virus kepada pihak asing. Akibatnya, Endang dimutasi. Endang sendiri membantah tudingan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com