Harga Minyak Dunia, Tantangan Awal SBY

Kompas.com - 21/10/2009, 07:38 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com - Sama seperti ketika memulai pemerintahannya periode 2004-2009 lima tahun silam, di awal pemerintahannya periode 2009-2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menghadapi tantangan sama, yakni harga minyak bumi yang bergolak.

Di hari pelantikan SBY sebagai presiden kemarin (20/10), harga minyak bumi jenis WTI di NYMEX, Amerika Serikat untuk pengiriman Desember 2009 sempat menembus 80,4 dollar AS per barrel. Tapi harganya kemudian surut sedikit menjadi 79 dollar AS per barrel.

Harga minyak yang terus merangsek naik itu membuat pemerintahan baru khawatir. "Harga minyak masih berfluktuasi dan dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi kita," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Awal Jabatan Presiden RI 2009-2014 di hadapan Sidang Paripurna MPR.

Walau gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, SBY, panggilan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, meminta semua pihak tidak berhenti memperkuat sendi-sendi perekonomian. "Seraya tetap melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia tersebut," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lonjakan harga minyak merupakan tantangan bagi pemerintahan baru. "Tantangan kita selalu akan dihadapkan pada bagaimana melindungi masyarakat," kata dia.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, mengalami situasi rumit kalau harga minyak melesat. Sebab, pemerintah harus menyusun kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bisa melindungi masyarakat, tanpa menimbulkan beban terhadap keuangan negara.

Itu sebabnya, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak bumi, sambil menjaga ekonomi agar tidak terlalu terkena dampak lonjakan harga minyak. "Pengalaman tahun lalu saat harga minyak di atas 100 dollar AS per barrel kita jadikan pedoman, dan juga kita melihat sisi-sisi yang pernah dibuat," ujar Sri.

Apa itu berarti pemerintah memberi sinyal akan mengerek harga BBM tahun depan seperti terjadi pada 2008 silam? Masih basah pula dalam ingatan kita, lima tahun lalu, begitu dilantik sebagai presiden, SBY juga dihadapkan pada persoalan kenaikan harga minyak yang mendekati 60 dollar AS per barrel. Akhirnya, Oktober 2005, SBY pun menaikkan harga BBM hingga 30 persen.

Menanggapi kekhawatiran akan kemungkinan naiknya harga BBM itu, Sri Mulyani tak mau bicara banyak. "Saya tidak berkomentar mengenai hal itu. Nanti akan kita lihat dulu situasi di tahun 2010."

Menurut Anggota DPR Harry Azhar Azis, kalau harga minyak dunia bertahan di US$ 80 per barel hingga pertengahan 2010, hampir pasti, subsidi BBM dan dana cadangan fiskal tahun depan ludes. "Pemerintah harus sudah merumuskan apa yang akan dikerjakan sebagai antisipasi dampak kenaikan harga minyak," kata dia.

Pemerintah bisa memotong anggaran, memperbesar defisit, mengurangi kuota subsidi, atau menaikkan harga BBM atas persetujuan DPR.

Anggota DPR, Maruarar Sirait, minta pemerintah tidak mengambil opsi menaikkan harga BBM. "Itu akan memukul sektor riil," katanya. (Martina Prianti, Hans Henricus , Lamgiat Siringoringo/Kontan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X