Calon Menteri Harus Teken Komitmen Antikorupsi

Kompas.com - 18/10/2009, 11:06 WIB
Editormade

CIKEAS, KOMPAS.com — Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta para calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menandatangani komitmen untuk tidak melakukan korupsi. "Komitmen antikorupsi ada di code of conduct atau pakta integritas yang harus ditandatangani mereka. Selain itu, di pakta integritas juga ada klausul untuk menghindari konflik kepentingan dan governance," kata Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10).

Selain itu, kata Andi, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa para menteri itu harus siap jika kinerjanya dievaluasi oleh Presiden setiap saat. "Evaluasi rutin dilakukan tiap tahun, tetapi setiap saat bisa saja dievaluasi," kata Andi.

Menurut Andi, pada Minggu dipanggil 18 calon menteri lain untuk memenuhi 34 menteri yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Kami usahakan dipanggil semua. Kalau tidak selesai, dilanjutkan Senin besok," katanya.

Adapun bagi 16 menteri yang telah melakukan uji kelayakan pada Sabtu, hari ini harus mengikuti tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. "Hari ini sebanyak 14 calon menteri yang ikut tes kesehatan karena saya dan Pak Hatta kan harus bertugas di sini," katanya.

Minggu pagi ini sudah empat calon menteri yang hadir di kediaman SBY dan menunggu di pendapa samping rumah. Hadir pertama adalah Darwin Zahedy Saleh, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Rkonomi; Menteri PU Djoko Kirmanto; Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat; dan Gusti M Hatta, guru besar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Nasional
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Nasional
Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Nasional
Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Nasional
Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi pada Peradilan Pidana Anak

Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi pada Peradilan Pidana Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.