Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Menteri Harus Teken Komitmen Antikorupsi

Kompas.com - 18/10/2009, 11:06 WIB

CIKEAS, KOMPAS.com — Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta para calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menandatangani komitmen untuk tidak melakukan korupsi. "Komitmen antikorupsi ada di code of conduct atau pakta integritas yang harus ditandatangani mereka. Selain itu, di pakta integritas juga ada klausul untuk menghindari konflik kepentingan dan governance," kata Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10).

Selain itu, kata Andi, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa para menteri itu harus siap jika kinerjanya dievaluasi oleh Presiden setiap saat. "Evaluasi rutin dilakukan tiap tahun, tetapi setiap saat bisa saja dievaluasi," kata Andi.

Menurut Andi, pada Minggu dipanggil 18 calon menteri lain untuk memenuhi 34 menteri yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Kami usahakan dipanggil semua. Kalau tidak selesai, dilanjutkan Senin besok," katanya.

Adapun bagi 16 menteri yang telah melakukan uji kelayakan pada Sabtu, hari ini harus mengikuti tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. "Hari ini sebanyak 14 calon menteri yang ikut tes kesehatan karena saya dan Pak Hatta kan harus bertugas di sini," katanya.

Minggu pagi ini sudah empat calon menteri yang hadir di kediaman SBY dan menunggu di pendapa samping rumah. Hadir pertama adalah Darwin Zahedy Saleh, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Rkonomi; Menteri PU Djoko Kirmanto; Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat; dan Gusti M Hatta, guru besar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com