Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Menteri Harus Teken Komitmen Antikorupsi

Kompas.com - 18/10/2009, 11:06 WIB

CIKEAS, KOMPAS.com — Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta para calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menandatangani komitmen untuk tidak melakukan korupsi. "Komitmen antikorupsi ada di code of conduct atau pakta integritas yang harus ditandatangani mereka. Selain itu, di pakta integritas juga ada klausul untuk menghindari konflik kepentingan dan governance," kata Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10).

Selain itu, kata Andi, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa para menteri itu harus siap jika kinerjanya dievaluasi oleh Presiden setiap saat. "Evaluasi rutin dilakukan tiap tahun, tetapi setiap saat bisa saja dievaluasi," kata Andi.

Menurut Andi, pada Minggu dipanggil 18 calon menteri lain untuk memenuhi 34 menteri yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Kami usahakan dipanggil semua. Kalau tidak selesai, dilanjutkan Senin besok," katanya.

Adapun bagi 16 menteri yang telah melakukan uji kelayakan pada Sabtu, hari ini harus mengikuti tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. "Hari ini sebanyak 14 calon menteri yang ikut tes kesehatan karena saya dan Pak Hatta kan harus bertugas di sini," katanya.

Minggu pagi ini sudah empat calon menteri yang hadir di kediaman SBY dan menunggu di pendapa samping rumah. Hadir pertama adalah Darwin Zahedy Saleh, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Rkonomi; Menteri PU Djoko Kirmanto; Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat; dan Gusti M Hatta, guru besar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com