Gamawan Fauzi Bukan Menteri PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir dipastikan, Gubernur Sumetera Barat (Sumbar) Gamawan Fauzi akan dipercaya oleh Presiden SBY menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Mardiyanto. Hampir dipastikan pula, peraih Bung Hatta Award ini bukan menteri yang menjadi wakil PDI-P, meski yang bersangkutan saat terpilih menjadi  Gubernur Sumbar, diusung oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Pada Pilgub Sumbar 2005 lalu, Gamawan Fauzi maju sebagai salah satu calon gubernur berpasangan dengan  Marlis Rahman. Ketika itu, Gamawan dan Marlis, dicalonkan oleh PDI-Perjuangan bersama Partai Bulan Bintang (PBB) saat masih menjabat sebagai Bupati Solok.Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada Persda, Sabtu (17/10) malam membenarkan, Gamawan Fauzi bukanlah menteri yang mewakili unsur PDI-P. 

Akan tetapi, kata Mubarok, Gamawan adalah mantan cagub  Sumatera Barat dari PDI-P yang sebelum  Pilpres lalu, menyatakan dukungannya kepada pasangan SBY-Boediono."Benar, beliau adalah Gubernur Sumatera Barat yang diusung oleh PDI-P saat Pilgub lalu. Akan tetapi, dia bukanlah kader PDI-P. Kalau kader, tentunya dia harus mendapatkan persetujuan dari partai," kata Mubarok.

Gamawan Fauzi, kata Mubarok, saat maju dalam Pilgub lalu hanya dicalonkan saja oleh PDI-P sebagai syarat pencalonan saja. Sehingga tidak secara otomatis, Gamawan kemudian dikatakan menjadi kader PDI-P. 

Mubarok juga menegaskan, tidaklah terlalu perlu bila Gamawan diharuskan meminta ijin kepada Ketua Umum DPP PDI-P karena akan menjadi Mendagri "Demokrat" juga banyak mencalonkan tokoh masyarakat setempat di beberapa Pilkada lalu. "Pak Awang Faroek (Gubernur  Kaltim) misalnya, dia bukan kader Demokrat, tapi kita dukung menjadi calon gubernur dan berhasil. Nah, sama seperti Pak Gamawan posisinya, sehingga tidak perlu meminta ijin dari partai yang dulu mengusungnya," Achmad Mubarok menegaskan.

Salah satu Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPR, Tjahjo Kumolo saat dimintai tanggapannya mengatakan, Gamawan  Fauzi memang diusung oleh partainya untuk maju dalam Pilgub Sumbar. Akan tetapi, Gamawan bukanlah kader partai.

"Memang, yang bersangkutan saat Pilgub Sumbar didukung oleh PDI Perjuangan, yang sekarang dicalonkan menjadi menteri oleh Presiden SBY.  Bagi kami, hal itu menjadi hak prerogatif Presiden menunjuk para pembantunya di kabinet, termasuk hak Gubernur Sumbar itu sendiri," kata Tjahjo Kumolo.

Namun, secara etika,  Tjahjo Kumolo menyarankan,  tak ada salahanya Gamawan Fauzi yang berhasil menjadi orang nomor satu di Sumatera Barat ini sekedar memberitahu kepada Ketua Umum DPP PDI-P atas  keinginan Presiden SBY yang memintanya masuk dalam jajaran kabinet.

"Secara etika,  sebaiknya memberitahukan saja kepada Ibu Mega, karena tidak etis kalau diam- diam. Kalau memberitahu, saya kira Ibu Mega akan mengijinkan dan tidak akan mempermasalahkan sama sekali," Tjahjo Kumolo menegaskan.   

Kasus ini hampir sama saat Presiden SBY melalui hak prerogatifnya kemudian meminta Mardiyanto, ketika itu masih menjadi Gubernur Jawa Tengah  untuk menggantikan almarhum M Ma'ruf sebagai Mendagri. Mardiyanto ketika itu terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah karena diusung oleh PDI-P  saat masih pemilihan melalui DPRD, belum secara pemilihan langsung. (Persda Network/yat)