"Fit and Proper Test" Menteri Dua-Tiga Hari Sebelum Pelantikan

CIKEAS, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dua atau tiga hari sebelum pelantikannya selaku Presiden RI periode kedua, dirinya akan memulai fit and proper test terhadap calon menteri kabinetnya.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono akan mengawali dengan tahapan pemanggilan dan wawancara terhadap para calon menteri terlebih dulu.

"Di tengah tahapan tersebut, terhadap para calon juga akan dilakukan proses pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan," tandas Presiden Yudhoyono, saat memberikan pembekalan kepada 148 anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR dan MPR di rumah pribadinya di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/10) malam.

Dalam acara itu, Yudhoyono ditemani Ibu Negara Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua DPR asal Partai Demokrat Marzuki Alie, Wakil Ketua MPR asal Partai Demokrat Leimena Suharli, dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Anas Urbaningrum.

Menurut Presiden, tahapan selanjutnya, siapa calon menteri yang dipanggil akan diumumkan. "Tujuannya agar publik bisa mengetahui dan pers bisa menanyakannya bermacam-macam. Saya ingin memastikan pada saat diambil sumpahnya, mereka benar-benar tidak ada masalah," ujar Presiden.

Dikatakan Presiden, apabila ada masalah hukum atau masalah lainnya, meskipun sudah dipanggil dan diwawancarai, bisa saja ada perubahan pada saat pelantikan.

"Jadi, sebenarnya sudah ada jadwalnya. Sabarlah sedikit. Belum ada satu pun yang dipanggil," tambah Presiden.

Menurut Presiden, kader Partai Demokrat dan partai lainnya pun belum. "Saya bersama Pak Hadi pun belum duduk untuk membicarakan itu. Jadi, jangan berpikir sudah. Belum. Jangan takut kalau saya lupa," kata Presiden terkekeh.

Diakui Presiden, sekarang ini banyak nama yang disodorkan kepadanya melalui berbagai cara untuk menjadi menteri. "Ada yang lewat pesan layanan singkat (SMS), ada yang lewat ibu mertua (Presiden). Tidak apa-apa, karena niatnya baik untuk bangsa dan negara. Namun, ingat, slot (jatah)-nya sesuai UU jumlahnya hanya 34 orang (menteri)," jelas Presiden lagi.

Presiden menegaskan, dirinya memang harus memilih dengan pertimbangan yang akuntabel dan kredibel serta saya pertanggungjawabkan kepada rakyat. "Memang, calonnya banyak, akan tetapi jatahnya terbatas," papar Presiden lagi.
 
Tumpukan riwayat hidup

Sementara di tempat yang sama, Wakil Presiden Boediono mengatakan, seharian di Cikeas, ia bersama Presiden telah menyeleksi tumpukan riwayat hidup dari para calon menteri yang diusulkan partai politik pendukung koalisi. "Saya diminta membantu Presiden, di antaranya untuk melihat Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja," kata Wapres Boediono.

Ditanya apakah termasuk Partai Golkar dan PDI-Perjuangan, Boediono menjawab diplomatis, "Partai-partai politiklah."

"Khusus terhadap menteri di bidang ekonomi, saya ikut memberikan pandangan. Namun, yang akan memutuskan adalah Presiden," ujar Wapres Boediono.