Hedonisme Ala Lembaga Legislatif

Oleh Raymundus Rikang Rw

Rencana pelantikan anggota  DPR baru meninggalkan pertanyaan besardi kalangan masyarakat berkaitan dengan dana pelantikan yang sangat besar.

Alokasi anggaran ini jelas sangat tidak realistis karena pemerintah, khususnya legislatif, dinilai sangat loyal mengucurkandana yang penggunaannya bisa lebih disederhanakan dan bisa
dialokasikan untuk perbaikan sektor sosial ekonomi bangsa danseharusnya prosesi pelantikan anggota DPR  berjalan sederhana,proporsional, dan transparan, tanpa mengurangi unsur protokoler pelantikan pejabat negara.

Masalah ini menjadi semakin tidak rasional ketika anggaran dana pelantikan yang diajukan oleh KPU sebelumnya juga melewati proses audit di meja DPR sehingga anggota DPR seolah-olah tutup mata dan terkesan mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri karena dalam rencana anggaran tersebut sarat biaya yang ditujukan bagi masing-masing anggota DPR.

Melihat kenyataan di atas, rakyat berhak bertanya apa sebenarnya esensi anggota DPR yang duduk di Senayan, mewakili aspirasi konstituenmereka. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau memperkaya diri mereka sendiri? Tampaknya, kultur dan sistem kerja yang terbangun sejak dahulu  di kalangan anggota legislatif adalah paham berfoya-foya dan berujung pada politik uang.

Bayangkan apabila durasi kurang dari 12 jam dalam pelantikan anggota DPR yang serba mewah dibandingkan dengan kondisi korban gempabumi Jawa Barat yang selama hampir dua hari belum mendapat bantuan, baik pangan maupun obat-obatan. Di mana letak kepedulian mereka terhadap rakyat yang mengantar mereka duduk di kursi kehormatan Senayan?

Kondisi ini diperburuk dengan paradigma anggota DPR bahwa segalasesuatu yang berhubungan dengan kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat selalu dipandang sebagai sebuah "proyek" yang sarat kepentinganpolitis dan uang di dalamnya. Legalisasi aturan, kebijakan, dan undang-undang seolah-olah menjadi tanpa hambatan ketika uang sudah hadir di dalamnya.

Menjadi demikian wajar ketika rakyat juga tidak pernah menilai kinerja anggota DPR dengan predikat yang memuaskan. Dalam jajakpendapat Kompas (7/9), sebanyak 63,95 persen masyarakat menilaikinerja DPR sangat buruk pada kurun waktu 2005-2009 dan pernyataanyang menyatakan anggota DPR selalu menuntut fasilitas berlebih mendapat dukungan responden sebanyak 69,1 persen. Angka-angka tersebut cukup menjadi representasi bagaimana kinerja anggota legislatif di mata rakyat yang menjadi konstituennya.

Sungguh sebuah ironi melihat kenyataan tersebut, anggotalegislatif memiliki komitmen rendah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang menggantungkan ekspektasi begitu besar terhadap anggota dewannya.Rakyat butuh wakil yang berkompeten dan memiliki komitmen untuk rakyat seutuhnya, bukan wakil yang sudah terbawa kultur dan sistem untuksibuk memperkaya diri ketika sudah duduk di kursi kehormatan dewan.

Kita berharap agar anggota DPR yang akan dilantik pada 1 Oktobermendatang mampu menghapus kultur memperkaya diri demi tujuanmemperkaya rakyat dengan membangun komitmen kuat bahwa amanat yang diemban oleh anggota dewan seutuh-utuhnya demi kesejahteraan rakyat. Seperti ungkapan dalam bahasa Latin, Solus Populi Supremo Lex " Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

RAYMUNDUS  RIKANG  RW Mahasiswa Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta