Presiden SBY Resmikan Jalur Ganda KA

Kompas.com - 09/09/2009, 14:16 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Stasiun Besar Jakarta Kota, Rabu (9/9), meresmikan jalur ganda kereta api lintas Cirebon-Kroya dan lintas Tegal-Pekalongan serta pengoperasian 75 kereta dan dua lokomotif.

Acara peresmian dimulai pukul 14.00 WIB di ruang tengah gedung stasiun itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya seperti Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani dan Meneg BUMN Sofyan Djalil.    

Pembangunan jalur ganda Patuguran-Purwokerto sepanjang 34,879 km merupakan bagian dari pembangunan jalur ganda kereta api lintas Cirebon-Kroya sepanjang 158 km yang dilakukan secara bertahap dan menelan biaya Rp498,9 miliar yang bersumber dari APBN. 

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jembatan beton sebanyak 206 jembatan, pembangunan "underpass" dan "fly over", pembangunan persinyalan elektrik di lima stasiun, yaitu Stasiun Patuguran, Legok, Karangsari, Karanggandul, dan Purwokerto.

Tujuan pembangunan jalur ganda itu untuk mempercepat waktu tempuh, memperlancar persilangan kereta api dari dan ke Jakarta yang melewati jalur selatan Jawa, mengurangi penumpukan kereta di Stasiun Purwokerto, dan meningkatkan kapasitas lintasan dari 90 kereta menjadi 180 kereta per hari.

Sedangkan jalur ganda Petarukan-Larangan sepanjang 304,5 km merupakan bagian dari pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan sepanjang 60 km yang pengerjaan pembangunannya juga dilakukan secara bertahap.

Lingkup pekerjaan meliputi pemasangan rel R.54 antara Pemalang-Surodadi-Larangan sepanjang 22.700 kilometer persegi, pembangunan delapan jembatan dengan anggaran Rp325,2 miliar bersumber dari dana APBN. Manfaat pembangunan jalur ganda meningkatkan keselamatan, mempercepat waktu tempuh dari dan ke Jakarta yang melewati Pantai Utara Jawa. Pembangunan itu juga meningkatkan kapasitas lintas dari 67 kereta api menjadi 134 kereta per hari.

Sedangkan pengadaan kereta sebanyak 75 unit terdiri atas 35 kereta ekonomi yang pengadaannya bersumber dari dana APBN Ditjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan senilai Rp92,9 miliar. Sedangkan pengadaan 20 unit kereta komunitas, 20 kereta eksekutif, dan dua lokomotif bersumber dari dana PT KA. Total 75 kereta tersebut adalah hasil produksi PT Industri Perkeretaapian Nasional (INKA).

Selama periode 2004-2009, Departemen Perhubungan telah merevitalisasi sarana dan prasarana kereta api, meningkatkan jalur utama kereta api sepanjang 1.610 km, pengoperasian kembali jalur kereta api Bogor-Sukabumi, pembangunan jalur ganda sepanjang 302 km termasuk jalur ganda kereta api Tanah Abang-Serpong pada 2007, jalur ganda Yogyakarta-Kutuarjo pada 2008, dan pengoperasian kembali Stasiun Tanjung Priok pada April 2009.

Acara peresmian berpusat di Stasiun Jakarta Kota yang dikenal sebagai kawasan padat semakin membuat runyam kemacetan di daerah tersebut. Mobil-mobil menteri dan pejabat negara lainnya memasuki jalur khusus busway dan bahkan memotong jalan menuju stasiun melewati terminal busway.
Selama acara peresmian, stasiun Jakarta Kota tetap beroperasi dan kedatangan kepala negara mendapat sambutan hangat dari para calon penumpang.   



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X