Ketika Media Lepas dari Diktator Masuk ke Kapitalis

Kompas.com - 25/08/2009, 19:02 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Bisa dikatakan, media menjadi kekuatan keempat di sebuah negara setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun, saat ini peran media, terutama independensinya, mulai digerogoti oleh kekuatan pasar.

"Pendapat saya, redaksi di media yang independen idealnya independen secara internal maupun eksternal," kata Anett Keller, penulis buku Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional, dalam diskusi bukunya di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut perempuan Jerman lulusan S-2 bidang jurnalistik dan ilmu politik di Leipzig itu, independensi pers mengalami dualisme. Satu sisi dijamin dalam UUD 1945, sedangkan di sisi lain pengemban amanah tersebut adalah swasta. "Maka kerap terjadi konflik kepentingan di sana," kata perempuan yang saat ini menjadi koresponden surat kabar The Asia Pacific Times itu.

Menurut dia, saat ini media mulai cenderung ke pasar. Dengan demikian, keberagaman opini dan catatan kritis terhadap suatu persoalan menjadi sangat hati-hati dan kurang.

Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu mengatakan, Kompas saat ini lebih rumit menghadapi somasi daripada menghadapi Soeharto. 

Kejadian ini, lanjutnya, bisa terjadi karena demokrasi belum tumbuh menjadi budaya. "Sebagai pilar keempat oke. Namun, yang terjadi ini mau dimatikan melalui somasi, gugatan. Demokrasi baru teknis saja," tuturnya.

Apa yang dialami Kompas juga dialami oleh Koran Tempo. Menurut Metta Dharmasaputra, Redaktur Koran Tempo, saat ini kekuatan modal tidak bisa dihindari. Independensi media menjadi taruhannya. "Indepensi bukan soal keberanian. Tapi setelah era reformasi keberanian tidak cukup. Saat ini independensi terkait juga dengan hitung-hitung uang," kata Metta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian ia mengungkap kasus gugatan Tommy Winata ke Tempo. Saat itu Goenawan Muhammad, Pendiri Majalah Tempo, mengumpulkan semua redaksi dan wartawan. "Kesimpulannya, lawan! Tapi, biayanya tetap dihitung. Independensi harus dihitung dari rupiah ke rupiah. Independensi bukan soal ideologi, tapi juga modal," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Rikard menuturkan, bagi pemilik media yang mempunyai latar belakang media maka pemikirannya adalah good journalism, kredibel, sirkulasi, dan iklan. "Tapi kalau yang punya media berlatar belakang bisnis-ekonomi maka logika terbalik. Yang dipikirkan terlebih dahulu adalah apakah ada iklannya atau tidak. Ini mengancam independensi," tegasnya.

Ke depan, Metta mengatakan bahwa persoalan independensi ini menjadi tantangan besar. Apakah media menjadi corong pemilik modal atau bisa tetap independen di atas pemilik modal?

Rikard menambahkan, tantangan itu juga datang dari dunia multiplatform, multichannel, dan multimedia yang berkembang saat ini. "Sekalipun demikian, yang perlu diingat kebebasan dan independensi media harus menghasilkan antitesa, yakni rasa tanggung jawab," demikian Rikard Bagun.

File Foto: FES

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.