Peduli ASI, Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

Kompas.com - 22/08/2009, 20:01 WIB
EditorAbdi Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Kesehatan bulan ini sepertinya akan tertunda. Klausul yang menyatakan tenaga kesehatan dapat memberikan susu formula bayi untuk memenuhi kebutuhan bayi rupanya menjadi perdebatan.

Klausul yang terdapat diantara pasal 88 dan 89 RUU kesehatan itu menimbulkan reaksi. Pencantuman kata susu formula dianggap tidak tepat dan justru membuat masyarakat salah pengertian. Oleh karena itu, gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI menolak dengan tegas RUU tersebut.

"Tidak usah disebutkan bagaimana cara memperbaiki gizi baik. Yaitu dengan makanan seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Pasal buat salah kaprah," ujar dr. DR. dr. Sri Durdjati Boedihardjo, SPGK, PhD, IBCL, dari perhimpunan Perhimpunan Perinatologi Indonesia, dalam konfrensi pers penolakan RUU Kesehatan, di Hotel Millenium, Kamis Jakarta (20/8).

Ia menuturkan, penyebutan susu formula dalam suatu Undang-undang sama saja dengan penyebutan suatu jenis obat, dan hal tersebut tidak dibenarkan. Klausul tersebut juga akan menimbulkan kerancuan, masyarakat akan mengidolakan susu formula. "Padahal pemberian susu formula bukan hal yang tepat untuk menyembuhkan mal nutrisi. Donasi dari ibu akan jauh lebih baik," kata dia.

dr. Utami Rusli, SpA, MBA, IBCLC dari sentra laktasi menambahkan, justru susu formula yang menjadi penyebab gizi buruk pada anak. Pemakaian susu formula bagi anak tidak tepat, susu formula hanya cocok bagi anak sapi, " lontarnya.

Selain mempermasalahkan klausul penggunaan susu formula untuk memenuhi kebutuhan bayi, gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI juga meminta DPR mencabut penjelasan pasal 88 ayat (2) yang berbunyi Pemberian Air Susu Ibu dapat berupa pemberian ASI ekslusif dan non eksklusif. Pasalnya penjelasan tersebut bertentangan dengan  SK Menteri Kesehatan No: 450/MENKES/SK/IV /2004 yang menetapkan pemberian ASI secara ekslusif sejak lahir sampai dengan berumur enam bulan.

Mia Susanto, ketua Asosiasi Ibu menyusui Indonesia mengatakan, terdapat kejanggalan pada klausul tersebut. Pasalnya pada draft awal RUU kesehatan, tidak dicantumkan mengenai penggunaan susu formula untuk memenuhi kebutuhan gizi. Draft tesebut baru muncul pada bulan Juni.

Pekan depan gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI rencananya akan bertemu dengan Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan keberatan mereka. "Diharapkan usulan kita akan lolos, atau paling tidak pengesahan RUU tersebut akan ditunda sampai DPR periode selanjutnya," harap Mia. (RDI)

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Nasional
    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Nasional
    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Nasional
    Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Nasional
    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Nasional
    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    Nasional
    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    Nasional
    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Nasional
    Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

    Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

    Nasional
    Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

    Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

    Nasional
    Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

    Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

    Nasional
    KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

    KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

    Nasional
    Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

    Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

    Nasional
    13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

    13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

    Nasional
    LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

    LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X