Peduli ASI, Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

Kompas.com - 22/08/2009, 20:01 WIB
EditorAbdi Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Kesehatan bulan ini sepertinya akan tertunda. Klausul yang menyatakan tenaga kesehatan dapat memberikan susu formula bayi untuk memenuhi kebutuhan bayi rupanya menjadi perdebatan.

Klausul yang terdapat diantara pasal 88 dan 89 RUU kesehatan itu menimbulkan reaksi. Pencantuman kata susu formula dianggap tidak tepat dan justru membuat masyarakat salah pengertian. Oleh karena itu, gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI menolak dengan tegas RUU tersebut.

"Tidak usah disebutkan bagaimana cara memperbaiki gizi baik. Yaitu dengan makanan seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Pasal buat salah kaprah," ujar dr. DR. dr. Sri Durdjati Boedihardjo, SPGK, PhD, IBCL, dari perhimpunan Perhimpunan Perinatologi Indonesia, dalam konfrensi pers penolakan RUU Kesehatan, di Hotel Millenium, Kamis Jakarta (20/8).

Ia menuturkan, penyebutan susu formula dalam suatu Undang-undang sama saja dengan penyebutan suatu jenis obat, dan hal tersebut tidak dibenarkan. Klausul tersebut juga akan menimbulkan kerancuan, masyarakat akan mengidolakan susu formula. "Padahal pemberian susu formula bukan hal yang tepat untuk menyembuhkan mal nutrisi. Donasi dari ibu akan jauh lebih baik," kata dia.

dr. Utami Rusli, SpA, MBA, IBCLC dari sentra laktasi menambahkan, justru susu formula yang menjadi penyebab gizi buruk pada anak. Pemakaian susu formula bagi anak tidak tepat, susu formula hanya cocok bagi anak sapi, " lontarnya.

Selain mempermasalahkan klausul penggunaan susu formula untuk memenuhi kebutuhan bayi, gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI juga meminta DPR mencabut penjelasan pasal 88 ayat (2) yang berbunyi Pemberian Air Susu Ibu dapat berupa pemberian ASI ekslusif dan non eksklusif. Pasalnya penjelasan tersebut bertentangan dengan  SK Menteri Kesehatan No: 450/MENKES/SK/IV /2004 yang menetapkan pemberian ASI secara ekslusif sejak lahir sampai dengan berumur enam bulan.

Mia Susanto, ketua Asosiasi Ibu menyusui Indonesia mengatakan, terdapat kejanggalan pada klausul tersebut. Pasalnya pada draft awal RUU kesehatan, tidak dicantumkan mengenai penggunaan susu formula untuk memenuhi kebutuhan gizi. Draft tesebut baru muncul pada bulan Juni.

Pekan depan gabungan lembaga dan masyarakat peduli ASI rencananya akan bertemu dengan Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan keberatan mereka. "Diharapkan usulan kita akan lolos, atau paling tidak pengesahan RUU tersebut akan ditunda sampai DPR periode selanjutnya," harap Mia. (RDI)

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

    Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

    Nasional
    Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

    Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

    Nasional
    Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

    Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

    Nasional
    Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

    Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

    Nasional
    Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

    Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

    Nasional
    Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

    Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

    Nasional
    Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

    Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

    UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

    UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

    UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

    UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

    UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

    Nasional
    Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

    Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X