Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harian Kompas Terima Penghargaan dari MK

Kompas.com - 13/08/2009, 11:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas menerima penghargaan dari Mahkamah Konstitusi karena dianggap banyak membantu mensosialisasikan fungsi dan kewenangan MK dalam pemberitaannya. Penghargaan diberikan dalam rangka ulang tahun ke-6 MK, Kamis (13/8).

Penghargaan diterima oleh Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo yang diberikan langsung oleh Ketua MK Mahfud M.D. Selain harian Kompas, penghargaan juga diberikan kepada media cetak lain yaitu Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

Sedangkan kategori media elektronik, penghargaan diberikan kepada tiga stasiun televisi yaitu TV One, Metro TV, dan J TV.

Mahfud dalam sambutannya mengatakan, selama bekerja, hakim konstitusi selalu dihadapkan pada dalil-dalil yang saling mengaku benar sehingga dituntut memilih yang paling benar. "MK berusaha mencari kebenaran yang logis," ucapnya.

Tugas MK, papar Mahfud, mempertemukan tiga prinsip yaitu menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim dituntut menjadi negarawan imparsial.  "Kalau berpegang pada sikap negarawan kita pasti berada pada posisi yang sama, kalau tidak kita voting ," tuturnya.

Melanjutkan generasi Jimly 

Dalam kesempatan yang sama Mahfud mengatakan, ia hanya melanjutkan serta mengembangkan apa yang sudah dilakukan generasi pertama MK dibawah pimpinan Prof. DR. Jimly Assihiddiqie. "Kami tinggal melanjutkan," ujar dia.

Sejak berdiri tahun 2003, kata Mahfud, MK telah menerima 367 perkara. Dari jumlah tersebut, 212 perkara diajukan untuk mengujian UU yang secara sosiologis ditolak masyarakat. "Sebayak 28 persennya dikabulkan," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com