Harian Kompas Terima Penghargaan dari MK

Kompas.com - 13/08/2009, 11:24 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas menerima penghargaan dari Mahkamah Konstitusi karena dianggap banyak membantu mensosialisasikan fungsi dan kewenangan MK dalam pemberitaannya. Penghargaan diberikan dalam rangka ulang tahun ke-6 MK, Kamis (13/8).

Penghargaan diterima oleh Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo yang diberikan langsung oleh Ketua MK Mahfud M.D. Selain harian Kompas, penghargaan juga diberikan kepada media cetak lain yaitu Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

Sedangkan kategori media elektronik, penghargaan diberikan kepada tiga stasiun televisi yaitu TV One, Metro TV, dan J TV.

Mahfud dalam sambutannya mengatakan, selama bekerja, hakim konstitusi selalu dihadapkan pada dalil-dalil yang saling mengaku benar sehingga dituntut memilih yang paling benar. "MK berusaha mencari kebenaran yang logis," ucapnya.

Tugas MK, papar Mahfud, mempertemukan tiga prinsip yaitu menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim dituntut menjadi negarawan imparsial.  "Kalau berpegang pada sikap negarawan kita pasti berada pada posisi yang sama, kalau tidak kita voting ," tuturnya.

Melanjutkan generasi Jimly 

Dalam kesempatan yang sama Mahfud mengatakan, ia hanya melanjutkan serta mengembangkan apa yang sudah dilakukan generasi pertama MK dibawah pimpinan Prof. DR. Jimly Assihiddiqie. "Kami tinggal melanjutkan," ujar dia.

Sejak berdiri tahun 2003, kata Mahfud, MK telah menerima 367 perkara. Dari jumlah tersebut, 212 perkara diajukan untuk mengujian UU yang secara sosiologis ditolak masyarakat. "Sebayak 28 persennya dikabulkan," kata Mahfud.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X